Kota Sorong Papua Barat Daya – Bawaslu Papua Barat Daya menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan transparan melalui penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu se-Kabupaten/Kota di Wilayah Papua Barat Daya, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Dra. Atika Rafika, Assiten III pemprov PBD bidang administrasi umum yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu, dengan tema “Penguatan Kelembagaan Frekuensi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Pemprov PBD mengapresiasi peran Bawaslu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang relatif kondusif, meskipun terdapat beberapa dinamika di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita telah melewati Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang matang. Evaluasi terhadap proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang,” ujar Dra. Atika Rafika.
Pemprov PBD berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi positif dan konstruktif yang akan menjadi jaminan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan mudah, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dra. Atika Rafika juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu PBD atas inisiasi kegiatan ini dan berharap hasil kegiatan dapat dilaporkan kepada pemerintah provinsi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu PBD, Fairli Sampetoding, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ini merupakan refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Ia mengakui adanya berbagai permasalahan di setiap tahapan, mulai dari rangkaian pemilu hingga Pilkada.
“Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kami juga mengundang Komisi II DPR RI untuk membahas berbagai hal yang telah kita lalui, termasuk kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Papua dan Papua Barat daya, baik dari segi geografis maupun sistem pemilu,” jelas Fairli Sampetoding.
Bawaslu PBD berharap penguatan kelembagaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi landasan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya di masa mendatang, serta mewujudkan demokrasi yang sehat,”ujarnya”.
(Tim/Red)
