Poto: Ilustrasi
SUARARAKYAT. info.Inhil– Program makan siang bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendadak menjadi sorotan. Bukan karena keberhasilannya menjangkau masyarakat luas, melainkan karena pelaksanaannya yang tertutup dan penuh tanda tanya.
Wartawan SuaraRakyat, Syahwani, mencoba menjalankan tugas jurnalistiknya untuk meliput secara langsung proses penyediaan hingga distribusi makan siang gratis tersebut. Melalui pesan WhatsApp, Syahwani memperkenalkan diri kepada salah satu pelaksana program bernama Saudari Angun, yang disebut menjalankan teknis program di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun jawaban yang diterima justru memunculkan kejanggalan. Dalam pesan balasan, Angun menyatakan:
“Selamat sore, mohon izin pak. Kalau untuk peliputan proses masak hingga distribusi kami belum ada izin dari atasan. Boleh bersurat ke bagian pusat terlebih dahulu ya pak. Dan tidak ada peliputan mendapat arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan Hindayana.”
Pernyataan itu sontak menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa program publik berskala nasional, yang digagas langsung oleh Presiden RI dan didanai oleh anggaran negara, justru ditutup dari pantauan media? Jika pelaksanaannya memang sesuai standar, mengapa wartawan tidak diizinkan untuk meliput?
Lebih jauh, hingga berita ini diturunkan, tidak diketahui secara pasti di mana lokasi dapur atau tempat memasak makan siang gratis tersebut berada. Proses pengangkutan makanan pun tidak bisa dilacak. Bahkan siapa saja penerima manfaat dari program ini belum terkonfirmasi.
Penolakan terhadap peliputan ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai akuntabilitas dan transparansi program. Apakah bahan makanan yang digunakan memenuhi standar gizi? Bagaimana dengan higienitas penyajian? Apakah ada pengawasan dari instansi kesehatan atau lembaga independen?
Program makan siang gratis yang sedianya menjadi solusi terhadap persoalan gizi anak dan ketahanan pangan justru berisiko kehilangan legitimasi apabila tidak diselenggarakan secara terbuka dan dapat diawasi publik. Jika akses jurnalis saja ditolak, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program tersebut benar-benar dijalankan dengan baik?
Lebih ironis lagi, Saudari Angun yang sempat memberikan jawaban awal kini bungkam ketika ditanya lebih lanjut. Beberapa pesan WhatsApp yang dikirim tidak dibalas, dan upaya konfirmasi lanjutan menemui jalan buntu.
Ke depan, publik dan media akan terus mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan program-program negara, terlebih yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Karena di era demokrasi, transparansi bukanlah pilihan melainkan kewajiban.
Redaksi Suara Rakyat akan terus menelusuri dan membuka informasi kepada publik demi memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberi manfaat sesuai yang dijanjikan.
(Syahwani)
