Ketum LPI Soroti Meredupnya Isu Dugaan Korupsi Bank BJB, Desak KPK Transparan

- Penulis

Minggu, 13 April 2025 - 06:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Sukabumi– Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, angkat bicara terkait meredupnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi di Bank BJB yang diduga melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Dalam pernyataannya kepada awak media, Rohmat menyatakan keprihatinannya terhadap pergeseran fokus publik dari isu strategis ke ranah gosip pribadi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Rohmat, kemunculan isu perselingkuhan antara RK dan seorang perempuan bernama Lisa Maria diduga sengaja dihembuskan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari proses hukum yang lebih krusial, yakni penggeledahan rumah RK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyelidikan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi di Bank BJB.

“Isu Bank BJB ini jadi meredup karena publik lebih fokus pada gosip pribadi yang belum tentu benar. Padahal, yang lebih penting dan menyangkut kepentingan masyarakat luas adalah sejauh mana keterlibatan RK dalam persoalan Bank BJB,” tegas Rohmat.(13/4/2025)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, LPI meminta masyarakat untuk tidak terpancing dan memperkeruh isu yang tidak relevan. Lembaga ini menyerukan agar energi publik diarahkan pada pengawasan proses hukum dan akuntabilitas pejabat publik, bukan larut dalam isu-isu sensasional yang berpotensi mengaburkan substansi permasalahan.

“Kasus Bank BJB ini menyangkut dana masyarakat, menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah dan integritas pejabat publik. Sudah seharusnya masyarakat mengawal terus kasus ini, bukan justru teralihkan dengan isu yang belum terbukti,” ujar Rohmat.

READ  Hoax dan Disinformasi:Bom Waktu Digital yang Menggerogoti NKRI,Ini Respon Para Pengamat

LPI juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar bersikap lebih terbuka kepada publik terkait perkembangan penyelidikan. Rohmat mengatakan, keterbukaan informasi dari lembaga antirasuah tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan.

“Kami meminta KPK segera menyampaikan kepada masyarakat, sejauh mana proses penyelidikan sudah berjalan dan siapa saja yang telah diperiksa,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan, LPI akan segera mengirimkan surat resmi kepada KPK RI untuk meminta informasi publik terkait proses penanganan kasus dugaan korupsi di Bank BJB. LPI berharap, langkah ini bisa mendorong keterbukaan dan menjamin tidak ada kasus besar yang menguap begitu saja di tengah hiruk pikuk isu lain

“Jangan sampai isu besar seperti ini menguap begitu saja. Publik berhak tahu,” pungkas Rohmat.

Isu dugaan korupsi di Bank BJB menjadi sorotan setelah KPK dikabarkan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman pribadi mantan Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK yang mengungkap hasil atau perkembangan signifikan dari penyelidikan tersebut.

LPI sebagai organisasi masyarakat yang berbasis di Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik yang dibangun melalui narasi-narasi pengalihan.

 

(Av)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Akademisi dan Pemerintah Bersinergi, Penguatan Komunikasi Strategis Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Desa di Sukabumi
Isu Dugaan Penyimpangan Korupsi Dana Parkir Di Dishub Kota Sukabumi, LSM An-Nahl Siapkan Laporan
Forum RT dan RW Sekota Sukabumi Desak DPRD Komitmen Wali Kota Harus Dibuktikan
Bangunan Masjid Cisayar Rp 3.6 M Diduga Jadi Sarang Hantu,Inspektorat dan Kejari Jangan Tutup Mata Periksa Dinas Perkim
Dapur SPPG Margaluyu Disidak BGN, Dugaan Pelanggaran SOP Terbongkar: Program Gizi Jangan Dijadikan Ladang Bisnis!
DPRD Sukabumi Sikat HGU Bermasalah, Iwan Ridwan: Tak Ada Toleransi untuk Izin Mati
Isu Revisi Ditolak Mentah, Ketua DPRD Kota Sukabumi Tegaskan Minhol Nol Persen Tetap Berlaku
Tol Bocimi Melaju, Jalan Kabupaten Terluka: Ayi Permana Desak Tanggung Jawab
Berita ini 2 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 14:40 WIB

Akademisi dan Pemerintah Bersinergi, Penguatan Komunikasi Strategis Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Desa di Sukabumi

Selasa, 26 Mei 2026 - 23:28 WIB

Isu Dugaan Penyimpangan Korupsi Dana Parkir Di Dishub Kota Sukabumi, LSM An-Nahl Siapkan Laporan

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:44 WIB

Forum RT dan RW Sekota Sukabumi Desak DPRD Komitmen Wali Kota Harus Dibuktikan

Rabu, 20 Mei 2026 - 02:19 WIB

Bangunan Masjid Cisayar Rp 3.6 M Diduga Jadi Sarang Hantu,Inspektorat dan Kejari Jangan Tutup Mata Periksa Dinas Perkim

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:01 WIB

Dapur SPPG Margaluyu Disidak BGN, Dugaan Pelanggaran SOP Terbongkar: Program Gizi Jangan Dijadikan Ladang Bisnis!

Berita Terbaru