Suararakyat.info.Kabupaten Buru-Jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa (Kades) dalam politik praktis semakin menguat. Abdullah Umaternate, yang saat ini menjabat sebagai Kades Debowae Unit 18, diduga aktif menggalang dukungan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ikram Umasugi dan Sudarmo.(21/3/2025)
Berdasarkan pantauan di lapangan, Abdullah Umaternate bersama timnya secara terang-terangan melakukan koordinasi dengan RT, RW, dan pemuda setempat untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tersebut. Bahkan, ia terlibat dalam pemberian bantuan kepada warga yang diketahui mendukung Ikram Umasugi dan Sudarmo.
Tak hanya itu, Abdullah Umaternate juga kedapatan menghadiri pertemuan di rumah Ketua RT 05 bersama calon bupati Ikram Umasugi. Pertemuan yang diklaim membahas soal keamanan dan ketertiban menjelang PSU ini justru diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan Jalan Diduga Sarat Kepentingan Politik
Selain dugaan keterlibatan dalam kampanye terselubung, Abdullah Umaternate juga disebut-sebut menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan politik. Salah satu bentuknya adalah proyek penimbunan jalan di wilayah Desa Debowae Unit 18.
Sejumlah perangkat desa mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes). Menariknya, penimbunan hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang menjadi basis pendukung Ikram Umasugi dan Sudarmo, sementara daerah yang mendukung kandidat lain tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Dugaan semakin kuat ketika diketahui bahwa dana yang digunakan untuk proyek ini berasal dari Sertu Anas Umasugi, yang merupakan adik kandung dari calon Bupati Ikram Umasugi. Sertu Anas Umasugi disebut memiliki banyak aset di sektor pertambangan emas ilegal (PETI) di Gunung Botak, termasuk di lokasi Kapuran, Rawa Bebek, dan Tanah Merah.
Desakan Penonaktifan Kades
Menanggapi berbagai dugaan pelanggaran ini, sejumlah pemuda adat dan warga setempat menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap Abdullah Umaternate. Mereka meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyurati Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa agar segera menonaktifkan sang kades.
“Kami akan tetap menjaga keamanan dan ketertiban menjelang PSU. Namun, kami juga meminta pemerintah pusat untuk segera menonaktifkan Abdullah Umaternate dari jabatannya. Seorang aparatur desa seharusnya bersikap netral dan tidak ikut bermain politik praktis,” ujar salah satu pemuda adat yang enggan disebutkan namanya.
Saat ini, kondisi di sekitar Kantor Desa Debowae, tempat PSU TPS 02 akan dilaksanakan, masih terpantau aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan oleh personel Polres Pulau Buru, Polsek Waeapo, Brimob Kompi III Yon A Pelopor Namlea, serta personel Koramil 1504 Waeapo.
Meski demikian, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera menindak tegas oknum kades yang diduga melanggar aturan agar proses demokrasi di Kabupaten Buru tetap berjalan dengan adil dan jujur.
(*)
