Suararakyat.info.Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya TNI dan Polri, untuk memperkuat keseluruhan aspek ketahanan nasional. Ketahanan negara pada semua aspeknya harus kokoh agar mampu merespons segala bentuk rongrongan yang akan memperlemah pondasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 kemarin, Presiden Prabowo mengemukakan ungkapan tentang negara gagal. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Begitupula apabila sebuah negara hendak dihancurkan, maka lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen. Sebab, TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudnyatakan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara.
“Pernyataan Presiden Prabowo itu sangat mendasar dan responsif. Saya memaknainya sebagai kehendak baik dan kesungguhan Presiden menanggapi aspirasi dan gelisah masyarakat yang setiap hari melihat dan mencatat sejumlah indikator tentang melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya ekonomi dan penegakan hukum. Kecenderungan itu juga diakibatkan oleh melemahnya fungsi dan kontribusi beberapa institusi negara,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (31/1/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Presiden Prabowo telah berupaya membangun kembali ketahanan ekonomi nasional dari puing-puing kehancuran puluhan juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dari sekitar 65,5 juta unit UMKM, tidak kurang dari 48,6 persen telah dinyatakan bangkrut akibat tekanan bertubi-tubi oleh faktor eksternal.
Penyebab utamanya adalah banjir produk impor yang dijual di pasar dalam negeri dengan harga dumping. Fakta ini menyebabkan 30,5 persen UMKM kehilangan permintaan dari dalam negeri dan menjadi bukti bahwa UMKM Indonesia sama sekali tidak terlindungi oleh kebijakan institusi negara.
“Konsekuensinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan tidak terhindarkan. Inilah salah satu wujud pelemahan pada aspek ketahanan nasional,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, wujud lain dari pelemahan ketahanan nasional adalah penegakan hukum yang mengingkari prinsip, nilai dan azas keadilan. Alih-alih dihormati dan disegani, institusi penegak hukum sekarang ini justru terus dicemooh oleh masyarakat kebanyakan karena mempraktikan tebang pilih.
Masyarakat melihat bahwa pisau penegakan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Jika kecenderungan seperti ini terus berlanjut, kualitas ketertiban umum menjadi taruhannya.
“Presiden telah dengan sungguh-sungguh merasakan dan memahami aspirasi serta gelisah masyarakat. Sangat bijaksana jika presiden kemudian mendorong TNI-Polri untuk terus bekerja keras mewaspadai upaya pelemahan NKRI yang dilakukan dari berbagai aspek,” kata Bamsoet.
(*)
