Suararakyat.info.Sukabumi-Puluhan Aliansi Mahasiswa Bergerak Geruduk Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Sukabumi terkait, beredarnya Issu rotasi mutasi yang akan di lakukan Pemkot Sukabumi. Rabu, (22/1/2024).
Sehubungan dengan beredarnya issu rotasi mutasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam hal ini PJ Wali Kota Sukabumi, telah menimbulkan kegaduhan yang terjadi di Pemerintahan dan masyarakat Kota Sukabumi .
Ketua Aksi Aliansi Mahasiswa Bergerak Reza Zein Akbar mengatakan, Rotasi Mutasi jelas akan memicu banyak keresahan dan mengganggu kondusifitas pasca pilkada 2024 ini , kemudian jika ini dilakukan maka akan menuai dugaan adanya konflik kepentingan, lunturnya integritas, birokrasi, mengganggu stabilitas pemerintahan,juga jelas sangat melanggar prinsip dan etika demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada,sudah jelas tercantum bahwa adanya pelanggaran terkait rotasi mutasi yang dilakukan enam bulan sebelum dan pasca pilkada berlangsung, kemudian dalam pasal 71 ayat 2 menyatakan adanya sanksi pidana dan sanksi administratif apabila rotasi mutasi ini dilakukan .Lalu kemudian dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 pasal 15 menyatakan bahwa PJ Wali Kota dilarang melakukan rotasi mutasi.
Kami Aliansi Mahasiswa Bergerak menyayangkan terkait adanya rotasi mutasi yang dilakukan PJ Wali Kota Sukabumi dan pihak -pihak yang terkait ,karena sudah jelas dan terbukti melanggar aturan dan mencederai prinsip -prinsip etika demokrasi sehingga menimbulkan kegaduhan dan tidak mencerminkan seorang kepala daerah yang seharusnya menjaga kondusifitas pasca pilkada ini.
Maka dari itu Kami Aliansi Mahasiswa Bergerak menyatakan sikap dan tuntutan , diantaranya :
1.Mendesak PJ Wali Kota Sukabumi untuk menghentikan rotasi mutasi
2.mendesak PJ Wali Kota Sukabumi untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi
3.mendesak PJ Wali Kota Sukabumi untuk mengatakan kepentingan bersama.
4.mendesak PJ Wali Sukabumi untuk menegakkan stabilitas pemerintahan
5.mendesak PJ Wali Kota Sukabumi untuk melakukan evaluasi kinerja secara utuh.
(Prim RK)
