Suararakyat.info.Jakarta-Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius akibat maraknya praktik perjudian online. Berbeda dengan perjudian konvensional yang bersifat terbatas secara fisik, judi online menjalar dengan cepat melalui layar gawai, menembus batas usia, kelas sosial, dan wilayah geografis. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga menggoyahkan struktur sosial bangsa.(13/4/2025)
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), nilai transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun—angka fantastis yang menunjukkan skala masif dari masalah ini. Namun, dampak perjudian online tidak berhenti pada kerugian materi saja. Di balik praktik ini terdapat jaringan bisnis gelap yang ditengarai tak segan menggunakan kekerasan ekstrem, bahkan hingga menghilangkan organ tubuh dan nyawa manusia. Lebih mengkhawatirkan lagi, muncul dugaan adanya keterlibatan sejumlah tokoh politik yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Keterkaitan antara kekuasaan dan perjudian online semakin nyata setelah Majalah Tempo mengalami serangan siber jenis Distributed Denial of Service (DDoS) pada April 2025. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah Tempo menerbitkan laporan investigatif tentang jaringan judi online yang diduga beroperasi dari “Kampung Dewa” di Kamboja, salah satu pusat operasi yang menyasar masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investigasi Tempo mengungkap bahwa sejumlah wilayah di Kota Sihanoukville, Provinsi Preah Sihanouk, Kamboja, dipenuhi oleh ratusan tenaga kerja asal Indonesia yang dipekerjakan di berbagai platform judi online. Mereka tinggal di mes-mes dengan nama-nama mencolok seperti Mes Fortune, Mes Bosvegas, dan Mes 388—nama-nama yang mirip dengan situs-situs judi online yang tengah marak di Tanah Air. Fakta ini menunjukkan tingkat keterorganisiran jaringan ini serta skala operasinya yang lintas negara.
Menurut Guru Gembul, seorang penggiat media sosial dan komentator politik, serangan terhadap Tempo bukanlah insiden acak. Ia menilai DDoS tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan luar biasa (“over power”) untuk membungkam media yang bersikap kritis. Serangan ini mencerminkan konflik laten antara kepentingan politik, bisnis ilegal, dan krisis kebebasan pers yang semakin dalam.
Dalam salah satu podcast-nya, Guru Gembul menyebut bahwa laporan investigatif Tempo mengungkap dugaan keterlibatan dua tokoh penting: Sufmi Dasco Ahmad, seorang politisi senior dan Wakil Ketua DPR RI, serta Tomy Hermawan Lo, seorang pengusaha properti dan pemilik klub sepak bola Dewa United. Nama terakhir ini disebut memiliki koneksi langsung dengan Kampung Dewa di Kamboja, tempat pusat operasi perjudian online dengan sirkulasi uang mencapai ratusan triliun rupiah.
Menariknya, setelah laporan itu dirilis, muncul gelombang pemberitaan positif yang tiba-tiba tentang Sufmi Dasco. Berbagai media mulai menyoroti kontribusinya dalam pembangunan dan kegiatan sosial. Pola ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada upaya sistematis membentuk narasi tandingan untuk memperbaiki citra politisi tersebut dan mengalihkan perhatian dari isu utama.
Kemunculan pemberitaan positif dalam waktu yang begitu singkat pasca publikasi laporan investigatif Tempo berjudul “Tentakel Judi Kamboja” memperkuat dugaan adanya operasi disinformasi (Guru Gembul) Investigasi tersebut sendiri dilakukan secara langsung selama sembilan hari oleh jurnalis Tempo di lapangan, menelusuri praktik perjudian online di Kamboja.
Strategi pencitraan ini lazim digunakan dalam dunia politik untuk mengalihkan sorotan publik dari skandal besar, namun Guru Gembul mengatakan pada kasus kali ini sangat berbeda. Yang menyiratkan betapa kuat dan mengerikannya jaringan judi tersebut. Skaing menakutkannya bahkan dikatakan seorang Fredy Sambo berani mengambil resiko untuk dihukum mati daripada membocorkan rahasia perjudian ini.
Bisa kita nilai bahwa serangan DDoS terhadap Tempo itu tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis semata. Ia adalah sinyal serius memburuknya sistem hukum dan transparansi di Indonesia.
Jika media investigatif seperti Tempo bisa dibungkam hanya karena memeberitakan perjudian, maka siapa lagi yang akan berani mengungkap kejahatan yang lebih berbahaya dan terorganisir? Dan bagaimana publik bisa mendapatkan informasi yang objektif di tengah maraknya manipulasi dan propaganda digital?
Tempo menurut pandangan pribadi saya adalah salah satu benteng terakhir jurnalisme investigatif di negeri ini yang telah teruji. Upaya membungkamnya melalui serangan digital tidak hanya menjadi ancaman terhadap institusi media, tetapi juga terhadap proses hukum yang seharusnya menjamin keadilan tanpa pandang bulu. Ketika pengusaha dan politisi bisa bersekongkol menggunakan kekuasaan dan teknologi untuk menyembunyikan kejahatan, maka demokrasi berada dalam keadaan darurat.
Perjudian online bukan hanya persoalan ekonomi. Ia adalah bentuk eksploitasi sistematis terhadap masyarakat bawah, terutama mereka yang terjerat utang dan kecanduan. Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan memperkuat perlindungan terhadap media, memperjelas dan menegakkan hukum siber, serta menganggap serangan DDoS sebagai bentuk kejahatan serius yang harus diusut tuntas.
Bareskrim Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menindaklanjuti dari hasil investigasi dari tempo ini. Pengusutan terhadap siapa pun yang terlibat—baik politisi maupun pengusaha—harus dilakukan tanpa pandang bulu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perjudian online bukan sekadar bisnis ilegal, tetapi bagian dari jaringan kriminal lintas negara yang bertumpu pada kolusi antara kekuasaan dan uang.
Jika serangan terhadap Tempo dibiarkan dan pembungkaman terhadap media terus berlanjut, maka kebebasan pers di Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong. Karena jika suara-suara kritis bisa dibungkam begitu saja, lalu di mana lagi masyarakat kita akan menemukan kebenaran?
Azhar Vilyan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina
Artikel ini telah tayang di Kompasiana.com pada tanggal 12 April 2025
