Suararakyat.info- Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, H. Asep Japar dan H. Andreas pada 20 Februari lalu mereka belum menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas serta langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan signifikan di Kabupaten sukabumi ini.(11/4/2025)
Banyak pihak mencoba memaklumi kondisi ini dengan alasan bahwa mereka masih dalam tahap awal masa jabatan. Namun, benarkah itu bisa dijadikan alasan yang sah?
Jika kita menengok kepemimpinan di daerah lain, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
perbandingannya sangat mencolok. Tidak butuh waktu lama bagi Dedi untuk menunjukkan sikap tegas dan kepemimpinan yang terarah—mulai dari penanganan banjir di Bekasi hingga pembongkaran bangunan ilegal di kawasan Puncak Bogor. Ini membuktikan bahwa pemimpin yang paham kondisi daerahnya tidak akan menunda untuk mengambil tindakan nyata.
Sayangnya, yang terjadi di Kabupaten Sukabumi justru sebaliknya. Masyarakat lebih sering disuguhkan berbagai kegiatan seremonial yang minim substansi dan tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas hidup masyarakat banyak.
Seolah panggung pemerintahan lebih diwarnai seremoni daripada aksi. Ini sangat disayangkan, apalagi ketika kita mengingat pesan Dedi Mulyadi yang mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu larut dalam kegiatan simbolik yang menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabupaten Sukabumi bukan tanpa tantangan. Isu kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan, serta infrastruktur rusak di berbagai titik adalah masalah yang mendesak. Tak hanya itu, tata kelola ruang yang belum tertata rapi dan pelayanan publik yang masih rendah turut memperparah keadaan. Ini semua membutuhkan kepemimpinan yang sigap, strategis, dan berpihak pada masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat Sukabumi tentu menaruh harapan besar pada H. Asep Japar dan H. Andreas. Harapan itu bukan hanya tentang perubahan wajah pemerintahan, tetapi tentang kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat: perbaikan infrastruktur, pelayanan publik yang efisien, peningkatan kualitas hidup, dan keterbukaan informasi. Mengurangi kegiatan seremonial yang tidak berdampak signifikan juga menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lebih dari itu, saat ini juga muncul kekhawatiran bahwa Bupati terlalu disibukkan dengan urusan internal politik, khususnya dalam mengakomodir kepentingan tim sukses yang memenangkan dirinya pada Pilkada lalu. Jika hal ini benar terjadi, maka itu merupakan sinyal awal yang mengkhawatirkan.
Perlu diingat, jabatan Bupati bukanlah milik segelintir kelompok atau elite politik, melainkan amanah besar untuk memimpin seluruh masyarakat Sukabumi tanpa terkecuali. Kepentingan publik harus selalu berada di atas kepentingan politik. Loyalitas kepala daerah tidak boleh hanya diberikan kepada para pendukungnya, tetapi kepada seluruh rakyat yang telah mempercayakan nasib daerah ini di tangan mereka.
Kecenderungan untuk membalas jasa politik dengan jabatan, proyek, atau akses kekuasaan hanya akan melahirkan tata kelola yang tidak sehat, memperburuk kualitas pelayanan, dan menghambat kemajuan daerah. Jika pola seperti ini terus berlanjut, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat hari ini, tetapi juga masa depan Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan.
Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil. Apakah H. Asep Japar dan H. Andreas akan terus terjebak dalam rutinitas simbolik dan agenda politik internal, atau mulai bergerak untuk menghadirkan perubahan nyata yang diharapkan masyarakat? Waktu akan menjawabnya. Namun yang pasti, waktu tidak pernah menunggu siapa pun
Penulis Opini: Lambang Indra,SH. Pemerhati kebijkan publik
