SUARARAKYAT.info||Sampang — Harapan nelayan kecil di Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terhadap program bantuan dari perusahaan migas Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) kembali berubah menjadi kekecewaan.Senin (22/12/2025)
Bantuan yang digulirkan perusahaan tersebut dinilai jauh dari standar kualitas yang dibutuhkan nelayan, bahkan dianggap tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Sejumlah warga Pulau Mandangin menyampaikan keluhan serius terkait kualitas bantuan yang diberikan HCML selama bertahun-tahun beroperasi melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah perairan sekitar desa mereka. Bantuan yang diterima nelayan kecil terdiri dari empat jenis, yakni lampu torpedo, tali, lampu senter, dan baling-baling kapal. Namun, alih-alih membantu meningkatkan produktivitas, bantuan tersebut justru dianggap tidak layak pakai.
Salah seorang warga setempat yang juga berprofesi sebagai penjual alat-alat nelayan menegaskan bahwa dirinya sangat memahami kebutuhan nelayan, termasuk kualitas barang yang aman dan tahan digunakan di laut. Ia menilai bantuan dari HCML tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kualitasnya bagus, nelayan bisa langsung tahu. Tapi ini jauh dari standar. Bahkan untuk kebutuhan dasar melaut saja sangat berisiko,” ujarnya.
Kekecewaan warga memuncak saat menerima bantuan baling-baling kapal yang diklaim berbahan kuningan. Setelah diuji secara sederhana menggunakan magnet, baling-baling tersebut justru menempel, menandakan materialnya bukan kuningan asli.
“Ini jelas bukan kuningan ori. Kalau kuningan, mana mungkin nempel magnet. Kami seperti dipermainkan, seperti kena prank,” ungkap seorang nelayan dengan nada kesal.
Warga menilai, selama belasan tahun HCML mengambil kekayaan sumber daya alam di sekitar Pulau Mandangin, dampak yang dirasakan masyarakat nelayan justru lebih banyak merugikan. Kerusakan ekosistem laut, perubahan arus, hingga berkurangnya hasil tangkapan ikan disebut menjadi faktor menurunnya pendapatan nelayan kecil.
“Kekayaan alam diambil, tapi bantuan tidak seimbang dengan kerusakan yang kami rasakan. Yang ada justru makin menyengsarakan nelayan seperti Fadli dan Badrus,” kata warga lainnya.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Doni, calon Kepala Desa Pulau Mandangin. Ia menegaskan bahwa kualitas bantuan dari HCML memang jauh dari standar SNI dan tidak mencerminkan pemahaman terhadap kebutuhan riil nelayan.
“Saya menjual alat nelayan, saya tahu kualitas. Saya tahu mana barang yang aman dipakai di laut dan mana yang tidak. Bantuan seperti ini tidak layak dan berpotensi membahayakan nelayan,” tegas Doni.
Ia berharap ke depan pihak HCML tidak lagi asal menyalurkan bantuan tanpa kajian mendalam. Menurutnya, perusahaan harus melakukan observasi langsung terhadap kebutuhan nelayan dan mengutamakan kualitas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami tidak minta mewah. Kami minta layak, aman, dan sesuai kebutuhan nelayan. Jangan hanya datang membawa bantuan simbolik, tapi kualitasnya mengecewakan,” tambahnya.
Warga Pulau Mandangin berharap keluhan ini menjadi perhatian serius bagi HCML dan pihak terkait. Mereka menuntut tanggung jawab moral dan sosial yang seimbang antara keuntungan eksploitasi sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas industri migas.
Penulis : Rahmat U
Editor : Red-01
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
