SUARARAKYAT.info||Sukabumi-Sementara di berbagai penjuru negeri rakyat berpesta menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan gegap gempita, suasana yang jauh berbeda justru dirasakan oleh warga di Desa Mekartani, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Empat kampung Ciaul, Sukaresmi, Cimanggu, dan Datar Kalapa masih harus menanggung luka mendalam yang seolah tak kunjung mendapat perhatian dari negara yang mengaku telah merdeka delapan dekade lamanya.
Bagi warga kampung ini, kemerdekaan tidak hadir dalam bentuk pembangunan, akses yang mudah, atau tempat tinggal yang layak. Yang ada hanya jalan rusak parah, penderitaan korban bencana yang tak kunjung ditangani, dan janji-janji kosong dari pemerintah yang tinggal kenangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Akses jalan yang seharusnya menjadi nadi penghubung antarwilayah justru berubah menjadi mimpi buruk. Kondisinya lebih menyerupai kubangan kerbau daripada jalur transportasi. Saat musim hujan, lumpur menutupi jalan hingga nyaris tak bisa dilalui. Anak-anak sekolah harus berjalan kaki berkilo-kilometer, berjuang melewati jalan becek dan berbatu, bahkan sering kali terjatuh di tengah perjalanan.
“Ini bukan jalan desa, ini jalur penderitaan! Kalau hujan, bisa-bisa nyawa taruhannya. Tapi siapa yang peduli? Pemerintah? Mereka cuma datang pas butuh suara!” keluh Su (45), warga Kampung Cimanggu, dengan nada marah saat ditemui wartawan pada Minggu (17/8/2025).
Lebih memilukan lagi, di Kampung Datar Kalapa, empat kepala keluarga korban longsor pada 4 Desember 2024 masih bertahan di gubuk darurat yang dibuat dari terpal dan kayu lapuk. Sembilan bulan berlalu, mereka hidup tanpa kepastian, tanpa hunian sementara, dan tanpa bantuan berarti.

“Hidup seperti ini lebih mirip pengungsi perang. Kami tidur di bawah terpal bocor, di atas tikar basah, diterpa angin dan hujan tiap malam. Inikah arti kemerdekaan?” ungkap seorang nenek korban longsor, dengan suara lirih dan tubuh menggigil kedinginan.
Janji pemerintah daerah untuk memberikan bantuan rumah hingga kini hanya jadi sekadar wacana. Warga menunggu, berharap, tetapi yang datang justru hanya kekecewaan.
Ironi di Balik Panggung Kemerdekaan
Sementara miliaran rupiah anggaran digelontorkan untuk merayakan HUT RI ke-80, warga Mekartani justru merayakan kemerdekaan dengan derita. Tidak ada jalan layak, tidak ada rumah aman, bahkan tidak ada perhatian serius dari pemerintah.
“Delapan puluh tahun merdeka, tapi kami masih dijajah oleh ketidakadilan dan kelalaian. Kami bukan minta emas atau istana. Kami cuma ingin jalan yang bisa dilalui dan tempat tinggal yang tidak bocor saat hujan. Terlalu mewahkah itu?” kata seorang tokoh masyarakat setempat dengan suara bergetar menahan kecewa.

Media Online Sudah Lama Menyorot, Pemerintah Bungkam
Sorotan tajam juga datang dari Rusdi, wartawan senior dan Kabiro Bocimi DBestNews yang juga putra asli Cimanggu. Ia menyayangkan lambannya respon pemerintah daerah. Menurutnya, media lokal sudah berulang kali mengangkat isu yang sama, namun tetap diabaikan.
Beberapa berita sebelumnya bahkan sudah memberi peringatan keras, dengan judul seperti:
“Janji Tinggal Janji, Warga Ciaul Sukaresmi Kecewa Pemdes Mekartani Tak Kunjung Perbaiki Jalan”
“Enam Bulan Pasca Longsor, Korban di Kampung Datar Kalapa Mekartani Masih Tidur di Gubuk Seadanya: Janji Bantuan Rumah Hanya Jadi Angin Lalu?”
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun BPBD mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi kondisi tragis ini.
Pertanyaan yang Menggantung: Merdeka untuk Siapa?
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah arti kemerdekaan benar-benar sudah dirasakan rakyat di pelosok? Jika kemerdekaan hanya dirayakan dengan pesta dan panggung mewah, sementara rakyat kecil hidup di bawah terpal bocor, maka jelas ada yang salah dengan arah pembangunan bangsa ini.
Delapan dekade sudah Indonesia berdiri, namun di pelosok seperti Mekartani, kemerdekaan hanyalah kata kosong. Rakyat di sana masih terjajah, bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh ketidakpedulian, kelalaian, dan sistem yang abai pada penderitaan mereka.
(Tim/Red)













