Presiden Prabowo Umrah di Tanah Suci, Prof Sutan Nasional: Sistem Haji di Indonesia Yang Kacau Segera di Benahi

- Penulis

Jumat, 4 Juli 2025 - 02:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta-Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto ke Kerajaan Arab Saudi turut diwarnai momen religius, ketika Kepala Negara melaksanakan ibadah Umrah dan bahkan diberi kesempatan langka melihat langsung ke dalam Ka’bah. Momen tersebut menuai perhatian luas dan diberitakan oleh media-media internasional sebagai langkah spiritual yang menyentuh hati rakyat Indonesia.

Namun di tengah suasana khusyuk tersebut, muncul seruan tegas dari salah satu tokoh nasional Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH, yang menyampaikan kritik tajam terhadap kekacauan sistem pelaksanaan ibadah Haji tahun 2025. Ia menyatakan, sistem yang berlaku saat ini telah menelantarkan jamaah haji asal Indonesia dan menyebabkan penderitaan luar biasa.

Kekacauan Sistem Delapan Perusahaan Haji di Arab Saudi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Prof. Sutan Nasomal, sejak pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengubah sistem pengelolaan haji dengan menyerahkan tanggung jawab kepada delapan perusahaan haji swasta, pelayanan terhadap jamaah—khususnya dari Indonesia—menjadi amburadul, tidak manusiawi, dan sangat merugikan.

“Jamaah kita seperti tidak dianggap. Mereka adalah tamu Allah, tapi diperlakukan seperti hewan. Terpisah dari keluarga, tidak tahu arah, hotelnya berbeda-beda, bus tidak jelas, makanan tidak ada, dan pelayanan medis pun kacau karena kendala bahasa,” tegas Prof. Sutan dalam wawancaranya kepada media, jumat(4/7).

Ia menambahkan bahwa banyak jamaah haji asal Indonesia kelaparan dan tersesat, karena tidak ada tim pendamping resmi dari Indonesia yang dilibatkan oleh delapan perusahaan tersebut, baik dalam penempatan hotel, penyediaan konsumsi, transportasi, maupun layanan medis.

Tuntutan Tegas: Ganti Rugi dan Penindakan Hukum

Prof. Sutan Nasomal mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar menempuh jalur diplomatik keras melalui Kementerian Luar Negeri (Deplu) dan Kementerian Agama. Ia menuntut agar pemerintah Indonesia:

1. Menuntut Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia secara resmi atas kegagalan sistem pelayanan haji tahun 2025.

2. Meminta ganti rugi sebesar 10 juta USD atas penderitaan jamaah haji Indonesia yang terlantar dan menjadi korban kekacauan sistem.

READ  Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom Minta Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Menteri Pariwisata dan Kreatif Bantu Akomodasi Sukses Lestarikan Pariwisata Maju

3. Menuntut pemidanaan terhadap delapan direktur perusahaan penyelenggara haji di Saudi Arabia yang terbukti lalai dan tidak profesional.

“Rakyat Indonesia sudah membayar sangat mahal untuk berhaji. Tidak seharusnya mereka dirugikan hanya karena sistem yang tidak becus dan tanpa pelibatan dari Indonesia,” ujar Prof. Sutan.

Solusi Konkret: Libatkan Tim dari Indonesia

Lebih lanjut, Prof. Sutan mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia segera membentuk sistem pengelolaan baru yang melibatkan ribuan tenaga profesional dari Indonesia, di antaranya:

Ribuan penerjemah bahasa Arab-Indonesia, agar jamaah tidak tersesat dan bisa memahami informasi penting dengan benar.

Tim dokter asal Indonesia, untuk mendampingi pasien jamaah haji dan menjembatani komunikasi dengan rumah sakit di Mekkah dan Madinah.

Tim konsumsi dan logistik Indonesia, agar asupan makanan jamaah tidak terganggu.

Tim hotel dan transportasi, untuk memastikan jamaah tidak terpisah dari kelompoknya.

“Kesalahan fatal adalah ketika delapan perusahaan di Saudi tidak melibatkan satu pun tim dari Indonesia dalam sistem mereka. Ini tidak hanya bodoh, tapi juga sangat membahayakan,” tegasnya.

Seruan Keras ke Pemerintah Indonesia

Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal yang juga dikenal sebagai pakar hukum internasional, ekonom, presiden Partai Oposisi Merdeka, dan pengasuh Ponpes Ass Saawa Plus Jakarta, mengingatkan Presiden dan seluruh jajaran terkait agar tidak menutup mata atas penderitaan jamaah.

“Presiden dan Menteri Agama jangan tinggal diam. Jangan tunduk demi diplomasi jika rakyat kita terluka dan dipermalukan di Tanah Suci. Ini soal kehormatan bangsa,” ucapnya lantang.

Untuk mendukung pernyataannya, Prof. Sutan juga menyertakan video dokumentasi situasi lapangan yang dapat disimak di tautan berikut:

🎥 Simak videonya di sini

Narasumber:

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH

Pakar Hukum Internasional & Presiden Partai Oposisi Merdeka

Pengasuh Pondok Pesantren Ass Saawa Plus Jakarta

Kontak: 08118419260

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin
Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua
APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi
Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI
Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Nama Calon Tersangka Sudah Dikantongi Polda Papua Barat Daya, Kasus Korupsi Inspektorat Tinggal Tunggu Audit BPK
Mahasiswa Sorong Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah, Tolak MBG, Soroti Harga BBM dan Pemborosan APBN
UICI dan Dr. Fachrul Razi Bahas Otonomi Daerah dalam Bingkai Wawasan Nusantara
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:03 WIB

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:44 WIB

Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua

Jumat, 19 Juni 2026 - 02:32 WIB

APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi

Jumat, 19 Juni 2026 - 00:06 WIB

Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:57 WIB

Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

Berita Terbaru