Suararakyat.info.Sukabumi-Keterbatasan ekonomi memaksa keluarga pasien miskin di RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, pulang tanpa menyelesaikan perawatan medis. Pasalnya, jaminan kesehatan BPJS milik bayi berusia enam bulan bernama AZH diketahui telah nonaktif, memaksa keluarga mendaftar sebagai pasien umum.
Kabar ini terungkap saat pihak keluarga hendak mendaftarkan AZH pada Jumat (17/01/2025). “Sudah tidak aktif pak BPJS-nya, jadi harus menjadi pasien umum,” ujar salah satu petugas pendaftaran rumah sakit.
RDT (49), anggota keluarga pasien, mengungkapkan keterkejutannya ketika mengetahui bahwa BPJS AZH sudah tidak terdata. “Kami setuju menjadi pasien umum dengan harapan BPJS bisa kembali diaktifkan untuk ke depannya,” katanya, Minggu (19/01).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upaya Mengaktifkan Kembali BPJS
RDT sudah mencoba berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terkait pengaktifan kembali BPJS tersebut. “Proses pendaftaran ulang memakan waktu satu bulan. Untuk saat ini, biaya perawatan tidak bisa ditanggung oleh BPJS,” ungkap Iwan, Kepala Bidang Dinas Sosial Sukabumi.
Namun, biaya perawatan selama menunggu proses itu menjadi beban berat bagi keluarga. Saat dimintai keterangan, pihak RSUD Sekarwangi menyatakan bahwa keputusan terkait kebijakan pembayaran berada pada pimpinan rumah sakit.
Keluarga Siap Jaminkan Ginjal
Karena keterbatasan ekonomi, RDT bahkan menyatakan kesiapannya menjaminkan ginjalnya agar anaknya tetap mendapat perawatan. “Kami tidak punya uang, jika perlu saya siap menjaminkan ginjal,” ujarnya dengan nada putus asa.
Realitas yang Menggugah
Fenomena seperti ini bukan hal baru. Banyak pasien dari keluarga miskin terpaksa pulang dari rumah sakit karena BPJS mereka nonaktif atau mereka tidak mampu membayar sebagai pasien umum.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah program jaminan kesehatan pemerintah sudah benar-benar tepat sasaran? Dan sejauh mana pemerintah daerah peduli terhadap masyarakat miskin?
Kondisi ini menuntut perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terabaikan dalam mendapatkan hak kesehatan dasar.
(Tim)
