Suararakyat.info.Jakarta-Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang adaptif dan inklusif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggandeng 20 kementerian dan lembaga pemerintah melalui kerja sama lintas sektor. Inisiatif ini menjadi langkah konkret Kemenkumham dalam memperkuat pelayanan hukum publik yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan akses hukum yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Menurutnya, pelayanan hukum harus mampu menjangkau seluruh sektor kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
“Negara harus hadir dalam setiap aspek kehidupan warga, termasuk dalam memberikan layanan hukum yang cepat, adil, dan terintegrasi. Melalui kerja sama lintas sektoral ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan hukum tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi sampai ke masyarakat akar rumput,” ujar Supratman.(15/5/2025)
Ke-20 kerja sama tersebut mencakup sektor pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan hidup, hingga infrastruktur dan pekerjaan umum. Dengan mengintegrasikan sistem dan kebijakan antarinstansi, Kemenkumham berharap mampu mempercepat transformasi layanan hukum yang berbasis teknologi dan kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu bentuk nyata dari kerja sama ini adalah pengembangan sistem digital yang menghubungkan data hukum lintas sektor, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan—seperti bantuan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, dan administrasi perundang-undangan—melalui satu pintu pelayanan terpadu.
“Ini bukan sekadar penandatanganan kerja sama, tapi komitmen bersama untuk membangun pelayanan hukum yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih manusiawi,” tegas Supratman.
Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun birokrasi yang melayani dan hukum yang berpihak kepada keadilan sosial. Melalui kerja sama lintas kementerian ini, Kemenkumham berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum terus meningkat.
Dengan slogan #LayananHukumMakinMudah dan semangat #KerjaTerlaksana, Kemenkumham menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga hidup dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
(Red)














