Perkuat Transparansi, Kementerian Transmigrasi dan BPKP Teken MoU Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- Penulis

Rabu, 14 Mei 2025 - 23:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta — Upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab kembali diperkuat. Kementerian Transmigrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penguatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Kawasan Transmigrasi.

Penandatanganan yang berlangsung pada Rabu (14/5) ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pelaksanaan program transmigrasi yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah konkret menuju perbaikan menyeluruh tata kelola kawasan transmigrasi.

“Dengan dukungan BPKP, kami ingin memastikan bahwa setiap program transmigrasi dikelola dengan prinsip good governance, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional yang menyasar pemerataan kesejahteraan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan menyeluruh diperlukan agar setiap anggaran dan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari audit pengelolaan keuangan, evaluasi efektivitas program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah transmigrasi. BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah diharapkan mampu memberikan pendampingan dan rekomendasi berbasis data untuk memperbaiki setiap aspek pelaksanaan program.

Sementara itu, Kepala BPKP menyampaikan komitmennya untuk mengawal pembangunan kawasan transmigrasi dengan pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. “Kami akan mendampingi Kementerian Transmigrasi agar setiap langkahnya sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan bebas dari potensi penyimpangan,” katanya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih optimal dan menjadi contoh pembangunan yang bersih serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

(Hs)

READ  Menteri Transmigrasi: Bonus Demografi dan Kekayaan Alam Harus Jadi Kekuatan Produktif Menuju Indonesia Maju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Monitoring Pembangunan Jembatan Garuda Tahap IV
Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Rapat Kerja Pemprov Papua Barat : Perkuat Sinergi dan Stabilitas Daerah
Percepatan Konstruksi Jembatan Garuda Tahap IV, Kodim 1802/Sorong Perkuat Struktur Dasar
Bamsoet Raih Penghargaan Wartawan Parlemen Awards 2026 Kategori Legislator Penggerak Profesionalisme Institusi dan Aparat Penegak Hukum
Korupsi APBD Kabupaten Sorong Terbongkar, Kerugian Negara Capai Rp54 Miliar
Dugaan Minim nyaTransparansi Proyek Kopdes Merah Putih, Publik Pertanyakan Penggunaan Anggaran Negara di Lapangan
Dr. Charles P.N. Rembang: Pendeta, Akademisi, dan Penggerak yang Menginspirasi
Dr. Charles Rembang: Paskah Nasional 2026 Sulut Wujud Harmoni Sejati  
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 03:45 WIB

Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Monitoring Pembangunan Jembatan Garuda Tahap IV

Jumat, 17 April 2026 - 03:22 WIB

Percepatan Konstruksi Jembatan Garuda Tahap IV, Kodim 1802/Sorong Perkuat Struktur Dasar

Kamis, 16 April 2026 - 15:27 WIB

Bamsoet Raih Penghargaan Wartawan Parlemen Awards 2026 Kategori Legislator Penggerak Profesionalisme Institusi dan Aparat Penegak Hukum

Kamis, 16 April 2026 - 05:38 WIB

Korupsi APBD Kabupaten Sorong Terbongkar, Kerugian Negara Capai Rp54 Miliar

Rabu, 15 April 2026 - 12:55 WIB

Dugaan Minim nyaTransparansi Proyek Kopdes Merah Putih, Publik Pertanyakan Penggunaan Anggaran Negara di Lapangan

Berita Terbaru

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, dalam kunjungan dinas BGN ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah di Palu, Jumat (17/4), sebagai bagian dari upaya memastikan bahan pangan yang digunakan aman, sehat, dan layak konsumsi.

Badan Gizi Nasional

BGN Gandeng Barantin, Perketat Pengawasan Keamanan Pangan untuk Program MBG

Jumat, 17 Apr 2026 - 20:52 WIB