Suararakyat.info.Jakarta — Upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab kembali diperkuat. Kementerian Transmigrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penguatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Kawasan Transmigrasi.
Penandatanganan yang berlangsung pada Rabu (14/5) ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pelaksanaan program transmigrasi yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah konkret menuju perbaikan menyeluruh tata kelola kawasan transmigrasi.
“Dengan dukungan BPKP, kami ingin memastikan bahwa setiap program transmigrasi dikelola dengan prinsip good governance, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional yang menyasar pemerataan kesejahteraan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan menyeluruh diperlukan agar setiap anggaran dan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari audit pengelolaan keuangan, evaluasi efektivitas program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah transmigrasi. BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah diharapkan mampu memberikan pendampingan dan rekomendasi berbasis data untuk memperbaiki setiap aspek pelaksanaan program.
Sementara itu, Kepala BPKP menyampaikan komitmennya untuk mengawal pembangunan kawasan transmigrasi dengan pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. “Kami akan mendampingi Kementerian Transmigrasi agar setiap langkahnya sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan bebas dari potensi penyimpangan,” katanya.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih optimal dan menjadi contoh pembangunan yang bersih serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
(Hs)














