Perkuat Transparansi, Kementerian Transmigrasi dan BPKP Teken MoU Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- Penulis

Rabu, 14 Mei 2025 - 23:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta — Upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab kembali diperkuat. Kementerian Transmigrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penguatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Kawasan Transmigrasi.

Penandatanganan yang berlangsung pada Rabu (14/5) ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pelaksanaan program transmigrasi yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah konkret menuju perbaikan menyeluruh tata kelola kawasan transmigrasi.

“Dengan dukungan BPKP, kami ingin memastikan bahwa setiap program transmigrasi dikelola dengan prinsip good governance, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional yang menyasar pemerataan kesejahteraan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan menyeluruh diperlukan agar setiap anggaran dan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari audit pengelolaan keuangan, evaluasi efektivitas program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah transmigrasi. BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah diharapkan mampu memberikan pendampingan dan rekomendasi berbasis data untuk memperbaiki setiap aspek pelaksanaan program.

Sementara itu, Kepala BPKP menyampaikan komitmennya untuk mengawal pembangunan kawasan transmigrasi dengan pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. “Kami akan mendampingi Kementerian Transmigrasi agar setiap langkahnya sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan bebas dari potensi penyimpangan,” katanya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih optimal dan menjadi contoh pembangunan yang bersih serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

(Hs)

READ  Ruslan Raya Mata Sosial: Iman Adinugraha dari Wajan ke Senayan, Perjalanan Hidup yang Menginspirasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi Tegaskan Reformasi Total, Ajak Jajaran Bangun Kembali Kepercayaan Publik
SENGKARUT MBG: INVESTOR DESAK BGN TEGAKKAN PKS ATAU KEMBALIKAN DANA RP 218 MILIAR
Prajurit Marinir Buktikan Kelasnya, Praka Erwin Simangunsong Juara Kickstriking Byon Madness Volume 4
Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Belum Tanggapi Konfirmasi Media, Transparansi Prosedur Penagihan dan Penjualan Agunan Jadi Sorotan
Jelang Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas
Dukung Mobilitas dan Ekonomi, Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi
Perkuat Integritas ASN, Kemenkum Papua Barat Ambil Sumpah PNS dan Angkat 10 Pejabat Fungsional
Semangat Hari Lahir Pancasila 2026, Forkopimda Kota Bandung Teguhkan Persatuan dan Nilai Kebangsaan
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 00:53 WIB

Dirjen Imigrasi Tegaskan Reformasi Total, Ajak Jajaran Bangun Kembali Kepercayaan Publik

Minggu, 7 Juni 2026 - 10:54 WIB

SENGKARUT MBG: INVESTOR DESAK BGN TEGAKKAN PKS ATAU KEMBALIKAN DANA RP 218 MILIAR

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:48 WIB

Prajurit Marinir Buktikan Kelasnya, Praka Erwin Simangunsong Juara Kickstriking Byon Madness Volume 4

Jumat, 5 Juni 2026 - 07:38 WIB

Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Belum Tanggapi Konfirmasi Media, Transparansi Prosedur Penagihan dan Penjualan Agunan Jadi Sorotan

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:37 WIB

Jelang Operasi Patuh Dofior 2026, Polda Papua Barat Daya Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

Berita Terbaru