Perkuat Transparansi, Kementerian Transmigrasi dan BPKP Teken MoU Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- Penulis

Rabu, 14 Mei 2025 - 23:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta — Upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab kembali diperkuat. Kementerian Transmigrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penguatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Kawasan Transmigrasi.

Penandatanganan yang berlangsung pada Rabu (14/5) ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pelaksanaan program transmigrasi yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah konkret menuju perbaikan menyeluruh tata kelola kawasan transmigrasi.

“Dengan dukungan BPKP, kami ingin memastikan bahwa setiap program transmigrasi dikelola dengan prinsip good governance, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional yang menyasar pemerataan kesejahteraan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan menyeluruh diperlukan agar setiap anggaran dan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari audit pengelolaan keuangan, evaluasi efektivitas program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah transmigrasi. BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah diharapkan mampu memberikan pendampingan dan rekomendasi berbasis data untuk memperbaiki setiap aspek pelaksanaan program.

Sementara itu, Kepala BPKP menyampaikan komitmennya untuk mengawal pembangunan kawasan transmigrasi dengan pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. “Kami akan mendampingi Kementerian Transmigrasi agar setiap langkahnya sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan bebas dari potensi penyimpangan,” katanya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih optimal dan menjadi contoh pembangunan yang bersih serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

(Hs)

READ  Kementerian Transmigrasi Dorong Pembentukan Koridor Ekonomi Terintegrasi di Sulawesi Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hari Mangrove Sedunia 2026 Kapolres Kepulauan Meranti Tegaskan Pelestarian Lingkungan Tanggung Jawab Bersama.
Ratusan Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Tegas: Pelanggaran Higienitas dan Keracunan Tak Bisa Ditoleransi
Buka Rakernis Intelkam 2026, Kapolda Papua Barat Daya: Intelijen adalah Mata dan Telinga Kesatuan
Sorotan Publik Menguat, Penahanan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Harus Menjunjung Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum
Diduga Serang Kehormatan Melalui Komentar TikTok, ATHIA Layangkan Ultimatum 1×24 Jam: Buktikan Tuduhan atau Klarifikasi Secara Terbuka
Penggeledahan  di Rumah Kadis PUPR Bengkulu, KPK Sita Lima Koper dan Sejumlah Kardus Barang Bukti
FABEM Jabar Dorong Penguatan Rantai Pasok Nasional, Nilai Figur Berpengalaman Peternakan Dibutuhkan untuk Dampingi Menteri Pertanian
9 Hari TMMD Ke-129 di Kampung Sesor, Pembangunan Melaju Pesat, Semangat Gotong Royong Kian Menguat
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:42 WIB

Hari Mangrove Sedunia 2026 Kapolres Kepulauan Meranti Tegaskan Pelestarian Lingkungan Tanggung Jawab Bersama.

Selasa, 28 Juli 2026 - 03:40 WIB

Ratusan Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Tegas: Pelanggaran Higienitas dan Keracunan Tak Bisa Ditoleransi

Senin, 27 Juli 2026 - 14:56 WIB

Buka Rakernis Intelkam 2026, Kapolda Papua Barat Daya: Intelijen adalah Mata dan Telinga Kesatuan

Senin, 27 Juli 2026 - 05:21 WIB

Sorotan Publik Menguat, Penahanan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Harus Menjunjung Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 - 10:13 WIB

Diduga Serang Kehormatan Melalui Komentar TikTok, ATHIA Layangkan Ultimatum 1×24 Jam: Buktikan Tuduhan atau Klarifikasi Secara Terbuka

Berita Terbaru