SUARARAKYAT || SUKABUMI — Kepala Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, H. Asikin, menyoroti kebijakan pemotongan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2026 yang dinilainya berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Asikin, besarnya pemotongan anggaran membuat ruang fiskal desa semakin terbatas. Dana yang tersedia sebagian besar terserap untuk program wajib seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan insentif kader Posyandu, sehingga anggaran pembangunan hanya mampu mengakomodasi dua titik pekerjaan.
“Untuk pembangunan sekarang hanya dua titik saja. Selebihnya anggaran banyak terserap untuk BLT-DD dan kader Posyandu. Sementara beberapa alokasi lain seperti RT/RW, Linmas, dan LPM masih menunggu pencairan ADD,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) juga membuat pemerintah desa kesulitan menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
Bahkan, demi menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan, sejumlah kebutuhan operasional terpaksa ditalangi menggunakan dana pribadi.
Asikin berharap proses pencairan anggaran dapat segera diselesaikan agar program desa dapat kembali berjalan normal.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa besaran Dana Desa yang diterima Desa Selawangi pada tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya desa menerima anggaran sekitar Rp1,3 miliar, kini dana yang diterima hanya sekitar Rp370 juta.
“Kondisi ini membuat banyak rencana pembangunan tidak bisa direalisasikan. Padahal masyarakat mengira Dana Desa yang diterima masih besar, sehingga mereka mempertanyakan mengapa pembangunan minim,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan pemotongan Dana Desa agar pembangunan di desa tidak semakin terhambat.
“Kami sebagai kepala desa ingin membangun dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak infrastruktur yang membutuhkan perhatian, terutama jalan dan fasilitas umum lainnya,” ungkapnya.
Kepada masyarakat, Asikin mengajak untuk memahami kondisi keuangan desa yang saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa selalu terbuka terkait penggunaan anggaran.
“Kalau ada masyarakat yang ingin mengetahui kondisi keuangan desa, silakan datang langsung ke kantor desa. Kami terbuka dan siap menjelaskan. Jangan hanya mendengar informasi di luar tanpa konfirmasi. Semua demi pembangunan desa yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis : Prima RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
