SUARARAKYAT || SIEM REAP, KAMBOJA – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga keamanan kawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola keimigrasian di tingkat regional. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat menghadiri The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23 hingga 25 Juni 2026.
Dalam forum bergengsi yang mempertemukan para pimpinan lembaga imigrasi dan urusan konsuler negara-negara ASEAN tersebut, Hendarsam memaparkan strategi nasional Indonesia dalam memperkuat sistem keimigrasian melalui tiga pilar utama, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan dan pengawasan berbasis teknologi digital.
Menurut Hendarsam, ketiga pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, termasuk kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, perdagangan orang, hingga berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan mobilitas internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar utama yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi informasi, kami mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” ujar Hendarsam dalam sesi pemaparan.
Dalam bidang pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengoptimalkan sistem analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) yang beroperasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) yang berfungsi sebagai pusat pemantauan lalu lintas keimigrasian secara nasional.
Kedua instrumen tersebut memungkinkan pemerintah melakukan identifikasi dini terhadap individu maupun kelompok yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan nasional. Pendekatan ini dinilai semakin penting mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat internasional pascapandemi dan semakin berkembangnya modus kejahatan lintas negara.
Selain memperkuat pengawasan di pintu masuk negara, Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing yang berada di Indonesia. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam forum tersebut adalah Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), sebuah sistem digital yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Integrasi sistem tersebut terbukti memberikan hasil nyata dalam mendukung penegakan hukum. Salah satu contoh keberhasilannya adalah terungkapnya kasus penipuan investasi daring berskala internasional di Batam pada awal Mei 2026 yang melibatkan ratusan warga negara asing.
Melalui pemanfaatan data dan koordinasi antarlembaga, aparat berhasil mengamankan sebanyak 210 warga negara asing yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sistem pengawasan keimigrasian yang modern dan terintegrasi mampu berperan signifikan dalam menjaga keamanan nasional sekaligus mencegah penyalahgunaan izin tinggal.
Di sela-sela rangkaian kegiatan DGICM 2026, Hendarsam juga melakukan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia guna membahas sejumlah isu strategis terkait mobilitas warga negara kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan atau Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
Menurut Hendarsam, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap program WHV memerlukan mekanisme seleksi yang lebih transparan dan berkeadilan. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan penerapan Sistem Undian (Ballot System) yang dikelola secara proporsional oleh Pemerintah Australia.
“Sistem undian akan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh pendaftar, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kuota yang jumlah peminatnya terus meningkat setiap tahun,” jelasnya.
Pada tingkat regional, peran Indonesia dalam kerja sama keimigrasian ASEAN juga semakin diperkuat melalui penunjukan sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu People Smuggling atau penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM.
Penunjukan tersebut menunjukkan kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap kapasitas Indonesia dalam memimpin upaya penanganan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi perhatian serius kawasan.
Sementara itu, berbagai bidang kerja sama regional lainnya dipimpin oleh negara anggota ASEAN lainnya, di antaranya Kamboja untuk Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia untuk isu Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura untuk Fraudulent Travel Documents, serta Brunei Darussalam yang menangani bidang Consular Matters.
Sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, Indonesia berkomitmen mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN melalui peningkatan pertukaran informasi intelijen, harmonisasi kebijakan, serta pengembangan teknologi pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan solusi yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan komitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama, pertukaran informasi intelijen, serta penyelarasan teknologi guna menciptakan kawasan yang lebih aman, tangguh, dan responsif terhadap berbagai ancaman keamanan masa depan,” tegas Hendarsam.
Partisipasi aktif Indonesia dalam Forum DGICM 2026 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem keimigrasian nasional sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN. Melalui pendekatan kolaboratif, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan diplomasi regional, Indonesia terus menegaskan posisinya sebagai salah satu negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan perbatasan serta mendukung mobilitas internasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Penulis : HS
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
