SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Rencana audiensi Forum RT/RW Kota Sukabumi dengan DPRD pada Rabu (20/5/2026) diwarnai dugaan upaya pengalihan konsentrasi massa.
Sejumlah agenda mendadak yang melibatkan RT/RW muncul di waktu yang beririsan dengan jadwal audiensi, memantik pertanyaan serius soal komitmen pemerintah dalam membuka ruang dialog publik.
Forum RT/RW menilai kemunculan kegiatan tersebut bukan sekadar kebetulan administratif. Undangan rapat koordinasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui PBB-P2 di Kecamatan Cibeureum, serta sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kecamatan Gunungpuyuh, dinilai tidak memiliki urgensi yang cukup untuk menggeser agenda audiensi yang telah lebih dulu disepakati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan Forum RT/RW, Arif Rachman, menegaskan bahwa pelibatan RT/RW dalam sosialisasi SPMB menimbulkan tanda tanya besar.
“Ada kesan agenda-agenda ini dipaksakan hadir pada waktu yang sama. Ini bukan semata soal jadwal, tetapi menyangkut etika pengelolaan partisipasi publik,” ujar Arif saat dikonfirmasi awak media. Selasa (19/05/2026)
Lebih lanjut, Arif menyebut Kritik Forum tidak berhenti pada soal tumpang tindih agenda. Mereka juga mengungkap adanya tekanan dari sejumlah pihak agar audiensi dibatalkan.
” Jika benar, situasi ini mencerminkan problem yang lebih mendasar yaitu lemahnya komitmen untuk mendengar aspirasi warga secara terbuka dan setara.” Tegasnya
Arif menyampaikan dalam negara yang menjunjung prinsip partisipasi, ruang audiensi semestinya dijaga, bukan justru dipersempit secara terselubung.
” Jelas ini upaya pengalihan isu—jika terbukti—bukan hanya mencederai proses demokrasi lokal, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput.” Tuturnya
Masih kata, Arif meski menghadapi berbagai hambatan, Forum RT/RW memastikan audiensi tetap berlangsung. Sekitar 550 peserta telah mengonfirmasi kehadiran.
” Angka ini menjadi penanda bahwa kebutuhan untuk didengar tidak surut oleh dinamika yang muncul di lapangan.” Tambahnya
Situasi ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Sukabumi: apakah memilih membuka ruang dialog yang jujur, atau justru membiarkan kesan bahwa aspirasi publik dihadapi dengan manuver yang mengaburkan substansi.” Pungkasnya.
Penulis : Prim RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
