SUARARAKYAT.info || SUKABUMI- Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum (Forwacib) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, pada Rabu (1/4/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak transparan dan menyimpang dari tujuan awal pemberdayaan masyarakat.
Dengan membawa atribut demonstrasi dan mobil komando, massa menyampaikan kritik terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang dianggap sarat kejanggalan. Ketua Forwacib, Dadang Jhon, menyebut aksi ini sebagai puncak kekecewaan warga atas minimnya respons pemerintah daerah terhadap permohonan audiensi yang telah diajukan sejak awal Maret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendukung program pusat, tetapi implementasinya di lapangan tidak berjalan baik. Ada dugaan oknum yang bermain, sehingga pelaku UMKM lokal tidak mendapat ruang,” ujar Dadang dalam orasinya.
Ia juga mengungkap dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, terdapat indikasi keterlibatan pihak tertentu, termasuk oknum legislatif, yang mengendalikan operasional dapur melalui pihak lain.
Selain itu, Forwacib menyoroti tenaga kerja di beberapa dapur SPPG yang didominasi pekerja dari luar daerah. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat lokal.
Koordinator aksi, Ujang Taufik, turut menambahkan bahwa dugaan monopoli juga berdampak pada distribusi bahan pangan. Ia menyebut pasokan bahan pokok seperti telur, ayam, dan bawang tidak melibatkan pedagang lokal, melainkan didominasi pemasok bermodal besar.
“UMKM lokal kehilangan pasar. Ini jelas mematikan ekonomi warga sekitar,” tegasnya.
Tak hanya itu, massa juga mengungkap dugaan pungutan liar di tingkat sekolah, dengan nominal sekitar Rp500 per porsi makanan. Jika dikalkulasikan dalam skala besar, praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan program secara signifikan.
Dalam aksi tersebut, Forwacib juga menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain penolakan terhadap dapur yang belum memenuhi standar kesehatan dan perizinan, pelibatan pengawas independen, hingga desakan audit menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Massa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Jika tidak ada perbaikan, mereka berencana membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat.
Aksi ini menandai meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program MBG, yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Penulis : Jim
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
