Tokoh Masyarakat Tolak Pembangunan Kolam Udang di Desa Bantan Sari, Khawatirkan Abrasi dan Banjir

- Penulis

Selasa, 24 Maret 2026 - 02:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0; 
hw-remosaic: 0; 
touch: (-1.0, -1.0); 
modeInfo: ; 
sceneMode: Auto; 
cct_value: 0; 
AI_Scene: (-1, -1); 
aec_lux: 126.0; 
hist255: 0.0; 
hist252~255: 0.0; 
hist0~15: 0.0;

i

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 126.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

Suararakyat.info // Bantan Sari – Seorang tokoh masyarakat dari Pandan, Desa Bantan sari, menyatakan penolakan tegas terhadap pembangunan kolam udang di wilayah pesisir desa tersebut.

Menurutnya, meskipun pembangunan tambak udang berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pihak pengelola, namun risiko lingkungan yang ditimbulkan dinilai jauh lebih besar.

“Kalau kolam udang itu memang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, itu kami akui. Tapi dampak abrasi pantai tidak bisa dielakkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa lokasi pembangunan yang terlalu dekat dengan garis pantai dan menghadap langsung ke Selat Melaka memperparah risiko abrasi. Apalagi, vegetasi alami seperti pohon-pohon penahan abrasi telah ditebang.

“Dalam satu tahun saja abrasi bisa mencapai 10 sampai 20 meter saat masih ada pohon. Sekarang pohon sudah ditebang, tentu dampaknya akan lebih parah,” jelasnya.

Atas kondisi tersebut, ia bersama masyarakat menyatakan sikap tegas menolak pembangunan tambak tersebut.

READ  TMMD Ke-127 Kodim 1804/Kaimana Percepat Finishing 4 Unit MCK di Kampung Sisir

“Kami sebagai masyarakat benar-benar tidak setuju. Kami minta pihak berwenang untuk meninjau ulang dan mencabut izin pembangunan itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan potensi dampak jangka panjang yang dapat terjadi, seperti rusaknya infrastruktur dan meningkatnya risiko banjir.

“Ke depan bisa saja jalan terputus, air laut masuk ke kampung dan kebun. Daerah ini memang rawan banjir. Apalagi tanah digali dan pohon ditebang, saat musim utara dan barat gelombang sangat kuat. Air asin dan air darat bisa langsung menerobos,” ungkapnya.

Ia khawatir kondisi tersebut akan menyebabkan kerusakan serius di desa jika pembangunan tetap dilanjutkan.

Sebagai penutup, ia berharap pemerintah dan pihak pemberi izin turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi nyata di lapangan.

“Harapan kami, izin itu ditinjau ulang. Datang langsung ke lokasi, dengar suara masyarakat, dan batalkan pembangunan tersebut,” pungkasnya.(Tengku)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Meranti Bantah Framing Pemberitaan Temuan BPK, Sebut Proses TPTGR Sedang Berjalan
Distribusi BBM Nelayan Inhil Dalam Sorotan, Kabid Perikanan Tegaskan Tak Ada Extra dan Barcode untuk Kapal 5 GT ke Atas
Yuliantini Minta Data Kemiskinan Diperkuat, Program Harus Tepat Sasaran hingga Tingkat RT
DPP ASWIN Resmi Sahkan Kepengurusan DPC Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2026–2031
Tingkatkan Sinergitas, Kodaeral XIV Sorong Menerima Kunjungan Kerja SKK Migas Perwakilan Pamalu dan KKKS Petronas Bobara
Aksi Ormas Berujung Laporan: Wali Kota Sukabumi Disorot dari Data hingga Dugaan Penistaan
Ketidaksesuaian Foto dan Narasi Berita, Pemkab Meranti Klarifikasi Temuan Belanja Suku Cadang
POLISI CINTA PETANI: PERSONIL POLSEK BENGKALIS TURUN KE PERKEBUNAN MERAWAT HINGGA PANEN TANAMAN JAGUNG PIPIL BUMDES DARA SEMBILAN*
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 12:32 WIB

Pemkab Meranti Bantah Framing Pemberitaan Temuan BPK, Sebut Proses TPTGR Sedang Berjalan

Senin, 15 Juni 2026 - 07:52 WIB

Distribusi BBM Nelayan Inhil Dalam Sorotan, Kabid Perikanan Tegaskan Tak Ada Extra dan Barcode untuk Kapal 5 GT ke Atas

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:07 WIB

Yuliantini Minta Data Kemiskinan Diperkuat, Program Harus Tepat Sasaran hingga Tingkat RT

Minggu, 14 Juni 2026 - 02:14 WIB

DPP ASWIN Resmi Sahkan Kepengurusan DPC Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2026–2031

Sabtu, 13 Juni 2026 - 00:48 WIB

Tingkatkan Sinergitas, Kodaeral XIV Sorong Menerima Kunjungan Kerja SKK Migas Perwakilan Pamalu dan KKKS Petronas Bobara

Berita Terbaru