Zuli Zulkipli, S.H Direktur LBH Arjuna Bakti Negara: Program MBG Uang Rakyat, Penyalahgunaan Adalah Pelanggaran Hukum

Redaksi SR - Penulis

Minggu, 8 Maret 2026 - 05:13 WIB

URL berhasil dicopy

Kabupaten Bekasi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna Bakti Negara, Zuli Zulkipli, S.H., menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang bersumber dari anggaran negara atau uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, setiap bentuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang harus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Program MBG itu menggunakan uang rakyat. Jika dalam pelaksanaannya disalahgunakan, maka jelas itu merupakan pelanggaran hukum. Karena itu masyarakat juga berhak sekaligus wajib melakukan pengawasan,” ujar Zuli Zulkipli, S.H Kepada Wartawan, Minggu (8/3/26).

Lebih lanjut Zuli Zulkipli, S.H menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, Zuli Zulkipli, S.H juga mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik, agar bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

READ H. Ujang Fahpulwaton Kritik Polemik MBG SDN Ciherang, Sebut Bukan Masalah Teknis Biasa

Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun lembaga terkait, diharapkan program MBG dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Zuli Zulkipli, S.H menekankan bahwa transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

“Transparansi adalah harga mati dalam penggunaan anggaran negara, terlebih jika menyangkut program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program yang menggunakan dana publik harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar terhindar dari praktik penyelewengan maupun korupsi.

Haris Pranatha: Kepala Biro, Bekasi, Jawa Barat