Presiden RI Diminta Turun Tangan Atasi Lonjakan Anak Putus Sekolah di Tengah Krisis Ekonomi dan Maraknya Korupsi Pejabat

- Penulis

Kamis, 29 Januari 2026 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| JAKARTA – Fenomena meningkatnya angka anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi yang kian berat menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, yang secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera menginstruksikan seluruh jajarannya, khususnya kepala daerah, agar bertindak nyata menyelamatkan masa depan generasi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler (preskom), dari kantor pusat Markas Partai Oposisi Merdeka di kawasan Kompleks Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, kondisi ekonomi nasional yang lesu tidak bisa dilepaskan dari perilaku pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Praktik korupsi yang terus berulang, bahkan hingga tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai telah merusak sendi-sendi perekonomian rakyat secara masif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Akibat pejabat yang lebih mementingkan isi kantong pribadi, ekonomi rakyat semakin terpuruk. Dampaknya sangat nyata di tengah masyarakat, mulai dari meningkatnya kemiskinan, utang rumah tangga, perceraian, hingga peristiwa tragis seperti bunuh diri,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

Anak Putus Sekolah Jadi Korban Krisis Ekonomi

Lebih lanjut, Prof. Sutan mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap maraknya aduan masyarakat terkait anak-anak yang terpaksa putus sekolah. Faktor utama yang mendasarinya adalah menurunnya pendapatan orang tua, sulitnya mencari pekerjaan, serta tingginya beban hidup sehari-hari.

Ia memperkirakan, saat ini sekitar 40 persen keluarga berumah tangga terjerat utang hanya untuk bertahan hidup. Kondisi tersebut tidak jarang berujung pada konflik rumah tangga hingga perceraian, yang pada akhirnya membuat hak anak atas pendidikan tersingkirkan.

“Ketika ekonomi lesu, biaya hidup naik, dan pekerjaan sulit didapat, anak-anak menjadi korban paling awal. Banyak dari mereka memilih berhenti sekolah demi membantu orang tua mencari uang, bahkan sekadar untuk sepiring nasi, tempe, dan kerupuk,” ujarnya.

Ia menggambarkan realitas pahit di lapangan, di mana anak-anak usia sekolah harus mengais uang receh di jalanan, bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan berbagi dengan adik-adiknya di rumah.

READ  Antusiasme Tinggi Masyarakat terhadap Layanan Valet Ride Polda Jateng, 7 hari Angkut 2.036 Pemudik

Kritik Tajam untuk Kepala Daerah

Prof. Sutan Nasomal juga melontarkan kritik keras kepada para kepala daerah yang dinilai gagal membaca kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. Menurutnya, banyak pemimpin daerah yang lebih sibuk dengan kegiatan seremonial dan pidato, ketimbang menghadirkan solusi konkret bagi rakyat.

“Fenomena kenaikan biaya hidup dan sulitnya mencari pekerjaan adalah cermin kegagalan kepala daerah. Mereka seharusnya hadir dengan kebijakan nyata, bukan sekadar tampil di acara-acara formal,” katanya.

Ia menilai kegagalan tata kelola pemerintahan selama satu dekade terakhir telah menggerus dan meruntuhkan tatanan usaha kecil masyarakat, yang sejatinya menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Jangan Jadikan Kebodohan sebagai Proyek

Dalam pernyataannya, Prof. Sutan juga mengingatkan agar persoalan anak putus sekolah tidak dijadikan proyek kepentingan tertentu. Menurutnya, membiarkan anak-anak kehilangan akses pendidikan sama saja dengan menciptakan jurang kebodohan yang berbahaya bagi masa depan bangsa.

“Para pejabat harus ingat, mereka digaji dari keringat dan darah rakyat. Jangan jadikan penderitaan anak-anak ini sebagai komoditas atau proyek. Ini soal tanggung jawab moral dan konstitusional,” tegasnya.

Peran Strategis Presiden RI

Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa Presiden RI memegang peran kunci dalam mengendalikan dan mengarahkan kebijakan nasional untuk memulihkan ekonomi rakyat. Ia meyakini, dorongan kuat dari Presiden kepada jajaran di bawahnya dapat menjadi formula ampuh untuk mengembalikan harapan masyarakat.

“Seluruh mata rakyat Indonesia sedang menilai: apakah para pemimpin ini mampu menjalankan tugasnya atau tidak. Jika jutaan anak putus sekolah akibat kepala daerah tidak mampu bekerja dengan baik, untuk apa mereka dipertahankan?” pungkasnya.

Ia berharap Presiden RI tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman hilangnya hak dasar atas pendidikan.

Narasumber:

Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MHPakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Tokoh Pers Internasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka.

Penulis : Dfa

Editor : Red

Sumber Berita: Suararakyat.info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kementerian Desa Dorong Transformasi Ekonomi Kampung Lewat Program TEKAD di Papua Barat Daya
Fasilitas Medis Belum Berjalan Optimal, Ombudsman Minta Pemkab Sorong Lakukan Evaluasi Total RSUD JP Wanane
Kontingen Papua Barat Daya Tampil Gemilang di Kejuaraan Shorinji Kempo Unhas Cup XVIII
Mahasiswa Unamin Gelar Demo Reformasi Jilid II, DPR Kota Sorong Diberi Ultimatum 5 Hari
Proyek Sumur Bor APBD Sukabumi 2026 Disorot, Biaya Borong Hanya Rp18 Juta per Titik Padahal Pagu Hingga Ratusan Juta
Dirjen Imigrasi Lakukan Penyegaran Kepemimpinan, Tegaskan Komitmen Reformasi dan Integritas Pelayanan Publik
Kawal Kemerdekaan Pers: PPWI Siapkan Gugatan Praperadilan Lawan Kapolri Hingga Kasat Reskrim Pekanbaru
Dr. Fachrul Razi: Revisi UU Pemerintahan Aceh Minus Penguatan Kewenangan Aceh, Berpotensi Sia-Sia!
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:48 WIB

Kementerian Desa Dorong Transformasi Ekonomi Kampung Lewat Program TEKAD di Papua Barat Daya

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:01 WIB

Fasilitas Medis Belum Berjalan Optimal, Ombudsman Minta Pemkab Sorong Lakukan Evaluasi Total RSUD JP Wanane

Rabu, 24 Juni 2026 - 08:54 WIB

Kontingen Papua Barat Daya Tampil Gemilang di Kejuaraan Shorinji Kempo Unhas Cup XVIII

Rabu, 24 Juni 2026 - 08:16 WIB

Mahasiswa Unamin Gelar Demo Reformasi Jilid II, DPR Kota Sorong Diberi Ultimatum 5 Hari

Rabu, 24 Juni 2026 - 00:36 WIB

Proyek Sumur Bor APBD Sukabumi 2026 Disorot, Biaya Borong Hanya Rp18 Juta per Titik Padahal Pagu Hingga Ratusan Juta

Berita Terbaru

Kabupaten Kepulauan Meranti

Hari bayangkara ke 80 kampung tangguh anti narkoba banglas barat di nilai polda riau

Rabu, 24 Jun 2026 - 14:11 WIB