Menteri PPPA dan Menteri P2MI Apresiasi Kapolri Beri Ruang Kepemimpinan Polwan di Dit PPA-PPO

- Penulis

Minggu, 25 Januari 2026 - 06:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info||Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kebijakan memberikan kesempatan yang setara bagi polisi wanita (Polwan) untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para Polwan dengan dibentuknya Dit PPA-PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana negara hadir untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, kata Arifatul kepada wartawan usai menghadiri launching Dit PPA-PPO 11 Polda dan 22 Polres di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2025).

Arifatul juga mengapresiasi kepercayaan Kapolri kepada Polwan untuk memimpin Direktorat PPA-PPO baik di tingkat Polda maupun Polres. Ia berharap keberadaan Dit PPA-PPO yang telah diresmikan dapat menghadirkan layanan yang terpadu sehingga para korban memperoleh kemudahan akses dan pendampingan yang menyeluruh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS. Jadi kita bisa lebih memperkuat kolaborasi kita agar para korban yang mengalami kekerasan ini mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin turut memberikan apresiasi atas peresmian Dit PPA-PPO. Menurutnya, pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang.

Kementerian P2MI mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Polri yang pada hari ini secara resmi membentuk Direktorat baru, yaitu Direktorat PPA dan PPO di Mabes Polri maupun di Polres seluruh Polri. Tentu ini sebuah upaya dalam bentuk melakukan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat. Kami tentu memberikan apresiasi dan selamat atas terbentuknya Direktorat baru ini, ujarnya.

READ  Resmi Dilantik, PC PMII Pasuruan Siap Terjemahkan 'Kata' Menjadi 'Aksi Nyata'

Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI juga telah menjalin kerja sama dengan Polri dalam rangka perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai pekerja migran, mulai dari tahap pemberangkatan hingga penempatan di luar negeri.

“Hari ini juga melakukan MoU dengan Polri dalam konteks penguatan perlindungan bagi para pekerja migran, baik sebelum, maupun sedang, dan ketika, dan purna para pekerja migran. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa yang pertama adalah peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum berangkat, ketika penempatan, dan setelah penempatan. Jadi perlindungan menyeluruh dari negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa kementeriannya telah berkolaborasi dengan Polri dalam mendesain struktur organisasi sekaligus membangun tata kelola Dit PPA-PPO. Ia menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya direktorat tersebut.

“Dan tentunya kami bersama-sama dengan Polri mendesain organisasi termasuk juga membangun tata kelolanya, bagaimana semua instansi pemerintah supaya bisa berkolaborasi,”kata Rini.

“alhamdulillah di tahun, di bulan Juni tahun 2025, KemenPAN-RB telah memberikan persetujuan untuk pembentukan di 11 Polda dan 22 Polres. Dan tentunya tadi juga kami akan terus mengembangkan layanan-layanan ini untuk bisa ada di seluruh daerah untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan kepada kaum rentan, terutama terhadap perlindungan kepada anak maupun perdagangan orang,” imbuhnya.

Editor : Red

Sumber Berita: Suararakyat.info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penggeledahan Kasus Korupsi Besar Dengan Temuan Aset Miliaran Rupiah, Polisi Amankan Dokumen hingga Foto Keluarga
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Resmi Ditahan KPK, Diduga Terlibat Kasus Pemerasan terhadap ASN
Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Mundur, Kejaksaan Agung Tegaskan Penegakan Hukum Tetap Berjalan dan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Aliansi Honorer Nasional Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Nilai Implementasi UU ASN 2023 Abaikan Kepastian Nasib Tenaga Honorer
OTT KPK Kembali Sasar Kepala Daerah, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diamankan
UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional
Safari Jurnalistik PWI Menuai Kecaman Dari berbagai Jurnalis yang Ada di kabupaten Bogor Dinilai Ciderai Kemerdekaan Pers.
Tingkatkan Keimanan Dan Ketakwaan, Koarmada III Ikuti Kauseri Agama Terpusat Koarmada RI Oleh Kodaeral VII Melalui Virtual
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:00 WIB

Bupati Sukoharjo Etik Suryani Resmi Ditahan KPK, Diduga Terlibat Kasus Pemerasan terhadap ASN

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:52 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Mundur, Kejaksaan Agung Tegaskan Penegakan Hukum Tetap Berjalan dan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:04 WIB

Aliansi Honorer Nasional Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Nilai Implementasi UU ASN 2023 Abaikan Kepastian Nasib Tenaga Honorer

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:32 WIB

OTT KPK Kembali Sasar Kepala Daerah, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diamankan

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:01 WIB

UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional

Berita Terbaru

Opini

Yakub F Ismail : Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Sabtu, 11 Jul 2026 - 11:46 WIB