Kota Sorong Papua Barat Daya — Direktur Rumah Sakit Sele Be Solu, Dr. Susi Pentronela Jitmau, menyampaikan sejumlah poin penting mengenai strategi pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Sorong dalam sebuah pertemuan dialog publik pada Kamis (11/12/2025).
Susi menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat, khususnya pemilik KTP Kota Sorong, dapat memperoleh layanan kesehatan yang terjamin, berkualitas, dan tanpa hambatan biaya.
Susi Juga Menyampaikan Pemerintah Kota Sorong saat ini telah menganggarkan secara penuh pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS bagi seluruh penduduk yang memiliki KTP Kota Sorong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semuanya sudah ditanggung. Jangan takut untuk berobat. Seluruh biaya kesehatan sudah dijamin pemerintah,” jelas Direktur Dr. Susi.
Ia Juga Menegaskan Rumah sakit juga menerima semua pasien tanpa membedakan latar belakang, selama merupakan penduduk Kota Sorong.
Direktur Rumah Sakit Sele Be Susi Petronela Jitmau Menyampaikan
Kota Sorong telah menyiapkan anggaran khusus:
• Rp 1 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kasus-kasus tertentu khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), seperti luka tembak, kondisi kegawatdaruratan, dan layanan medis darurat lainnya.
• Rp 1 miliar tambahan untuk penduduk Kota Sorong non-OAP yang menghadapi kasus di luar cakupan BPJS, seperti beberapa jenis persalinan dengan kondisi tertentu.
• Rp 200 juta disiapkan khusus untuk membantu biaya pemulasaran jenazah OAP yang meninggal di Kota Sorong.
Kebijakan ini memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani biaya medis dan tetap mendapatkan layanan sesuai kebutuhan.
Ia menegaskan bahwa RS Sele Be Solu terus melakukan pembenahan untuk memberikan layanan terbaik:
• Penambahan dokter spesialis sesuai kebutuhan masyarakat.
• Pengadaan alat kesehatan modern untuk menjawab tuntutan pelayanan.
• Perbaikan sistem pelayanan di IGD agar pasien tertangani sesuai tingkat kegawatdaruratan.
“Masuk IGD tidak selalu berarti status gawat darurat menurut standar BPJS. Beberapa contoh penyakit yang tidak dikategorikan sebagai gawat darurat antara lain:
• Asam lambung
• Flu
• Malaria
Untuk mengatasi tingginya kunjungan pasien IGD, RS Sele Be Solu menerapkan strategi:
• Dua dokter jaga untuk memisahkan pasien gawat darurat dan non-gawat.
• Kasus gawat darurat ditanggung BPJS,
• Kasus non-gawat darurat ditalangi anggaran Pemkot, sehingga pelayanan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Lagi Masyarakat Takut Berobat, Banyak keluarga masih ragu berobat karena kurangnya informasi. Karena itu, Dr. Susi menekankan bahwa seluruh pembiayaan kesehatan telah dijamin oleh pemerintah.
Direktur RS Sele Be Solu menutup dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan mudah diakses seluruh masyarakat.
Dengan penguatan fasilitas, penganggaran yang tepat sasaran, dan pelayanan yang terus ditingkatkan, Pemerintah Kota Sorong berupaya mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan terlindungi.
Penulis : Leonardo
Editor : Fredo
Sumber Berita: SuaraRakyat.info
