SUARARAKYAT.info||SUKABUMI — Kisah pilu kembali datang dari pelosok Sukabumi. Seorang petani asal Kampung Ciembe, RT 18 RW 04, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah,Kabupaten Sukabumi terpaksa menghentikan pengobatan istrinya di rumah sakit setelah Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya tiba–tiba dinyatakan nonaktif, meski sedang digunakan untuk perawatan rutin penyakit paru-paru.
Peristiwa ini terjadi begitu cepat. Sang suami, yang berinisial J, mengaku kaget ketika pihak rumah sakit menolak KIS milik istrinya yang selama enam bulan terakhir selalu digunakan tanpa kendala untuk pengobatan rutin sesuai anjuran dokter. Menurutnya, kartu tersebut diketahui tidak aktif sejak Juli 2025, tanpa ada pemberitahuan apa pun dari pemerintah atau pihak terkait.
“Istri saya sudah berobat rutin selama enam bulan. Tinggal sedikit lagi pengobatan selesai karena sudah ada hasil diagnosa dari dokter. Tapi sekarang semuanya terhenti karena KIS tiba-tiba mati,” ujarnya dengan suara bergetar saat ditemui di rumahnya.Rabu (03/12/2025)
Tidak berhenti di situ, kesulitan semakin bertambah ketika anak mereka juga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit di Sukabumi. Karena KIS sudah tidak bisa digunakan, keluarga ini dipaksa membayar biaya perawatan secara tunai hingga mencapai Rp 3.243.000. Jumlah itu jelas di luar kemampuan mereka sebagai keluarga petani dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami terpaksa bayar tunai. Itu pun karena ada orang baik yang membantu. Tidak semua orang seperti kami mampu pergi ke rumah sakit. Ekonomi kami sulit,” kata J lirih.
J menilai keputusan sepihak mengenai penonaktifan KIS tanpa pemberitahuan merupakan bentuk ketidakadilan bagi masyarakat kecil yang bergantung pada layanan kesehatan dari pemerintah. Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang menimpa rakyat miskin, terutama yang tengah berjuang melawan penyakit.
“Kami meminta pemerintah lebih bijaksana. Tolong lihat masyarakat kecil yang sangat membutuhkan. Jangan tiba-tiba mematikan hak kami untuk berobat,” tuturnya.
Juga, ia meminta perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera menindaklanjuti kasus ini. Menurutnya, jika dibiarkan, peristiwa serupa bisa menimpa warga lain yang bergantung pada KIS sebagai satu-satunya akses kesehatan.
Kasus ini menjadi potret buram pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendataan dan validasi penerima bantuan kesehatan, agar tidak ada lagi warga miskin yang menjadi korban kebijakan administratif yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Penulis : Ade G
Editor : Red-SR
Sumber Berita: Suararakyat. info
