SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Suasana pertemuan antara jajaran Pengurus Daerah Media Independen Online (MIO) Indonesia Sukabumi Raya dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Senin (11/5/2026), berubah menjadi forum kritik keras yang penuh ketegangan. Alih-alih mendapatkan penjelasan gamblang dari pucuk pimpinan dinas, pihak MIO justru menilai Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi tampak tidak menguasai substansi persoalan yang terjadi di institusinya sendiri.
Sorotan tajam itu disampaikan langsung Ketua PD MIO Sukabumi Raya, Purwanto, S.H., yang secara terbuka mempertanyakan kapasitas kepemimpinan di tubuh Dinas PU. Menurutnya, sepanjang forum berlangsung, setiap pertanyaan mendasar yang menyentuh inti persoalan selalu dialihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Sekretaris Dinas.
Padahal, kata Purwanto, pertanyaan yang diajukan menyangkut persoalan krusial yang selama ini menjadi sorotan publik: mulai dari kualitas pembangunan jalan yang cepat rusak, dugaan lemahnya pengawasan proyek, hingga penggunaan anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Publik datang ingin mendengar jawaban dari pemegang kendali tertinggi di Dinas PU, bukan justru menyaksikan bawahannya yang dipaksa menjadi tameng birokrasi. Ini sangat ironis. Ketika pertanyaan menyentuh pokok persoalan, Kepala Dinas justru terlihat lebih memilih melempar jawaban kepada PPK dan Sekdis. Maka publik wajar bertanya: apakah pimpinan benar-benar memahami kondisi internal dinasnya sendiri, atau hanya duduk sebagai simbol administratif semata?” tegas Purwanto.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan sesuatu yang lebih serius dibanding sekadar persoalan komunikasi birokrasi. Ia menilai ada indikasi lemahnya pengendalian internal dalam tubuh dinas yang seharusnya menjadi salah satu ujung tombak pembangunan infrastruktur daerah.
Purwanto bahkan menyebut situasi itu sebagai gambaran nyata dari pola kepemimpinan yang dinilai tidak hadir secara substansial dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan. Ia mengatakan, jika seorang kepala dinas tidak mampu menjelaskan persoalan teknis maupun kebijakan strategis di institusinya, maka patut dipertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan benar-benar berjalan.
“Bagaimana mungkin rakyat diminta percaya terhadap kualitas pembangunan, sementara pimpinannya sendiri terlihat tidak siap menjawab persoalan mendasar? Jalan-jalan rusak berulang, kualitas pekerjaan dipertanyakan masyarakat, namun penjelasan yang keluar justru berputar-putar dan saling lempar tanggung jawab,” ujarnya tajam.
Dalam forum tersebut, MIO Sukabumi Raya menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kepentingan proyek. Purwanto secara terbuka membantah stigma yang kerap diarahkan kepada media atau kelompok kontrol sosial ketika melakukan kritik terhadap pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hadir semata-mata membawa suara masyarakat yang selama ini kecewa terhadap kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, banyak warga mengeluhkan jalan yang baru dibangun namun kembali rusak dalam waktu singkat, sementara anggaran yang digunakan tidak sedikit.
“Kami datang bukan untuk meminta jatah proyek, bukan pula datang membawa proposal kepentingan. Kami hadir membawa kegelisahan masyarakat yang setiap hari melewati jalan rusak, melihat proyek cepat hancur, dan mempertanyakan ke mana sebenarnya uang rakyat itu digunakan,” kata Purwanto.
Ia juga menilai pola jawaban yang disampaikan pihak dinas selama audiensi lebih banyak berisi alasan normatif dan bahasa birokratis yang dinilai jauh dari realitas lapangan. Bahkan, menurutnya, beberapa penjelasan yang disampaikan dinilai bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan masyarakat.
“Jawaban mereka cenderung normatif, muter-muter, dan tidak menyentuh akar masalah. Publik tidak butuh retorika administratif. Rakyat butuh kejujuran, transparansi, dan bukti nyata bahwa uang pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan yang berkualitas,” lanjutnya.
Kekecewaan itulah yang akhirnya membuat MIO Sukabumi Raya memutuskan untuk menghentikan pola konfirmasi lisan. Purwanto menyatakan pihaknya kini akan lebih fokus melakukan investigasi lapangan secara langsung guna mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi fisik proyek di lapangan.
Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh tim penelusuran MIO untuk turun langsung ke berbagai titik pembangunan infrastruktur yang menjadi sorotan masyarakat.
“Mulai hari ini kami tidak lagi hanya mendengar penjelasan di ruangan ber-AC. Kami akan turun langsung ke lapangan, mengukur fakta, memotret kondisi nyata, membandingkan kualitas pekerjaan dengan anggaran yang digelontorkan. Karena kebenaran tidak cukup dicari lewat meja rapat,” tegasnya.
Lebih jauh, Purwanto juga mengisyaratkan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan MIO tidak akan berhenti di Dinas PU saja. Ia menyebut pihaknya akan memperluas penelusuran terhadap dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dinilai rawan persoalan transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, kontrol sosial adalah bagian penting dalam menjaga agar birokrasi tidak berubah menjadi ruang nyaman yang kebal kritik.
“Jika birokrasi mulai alergi terhadap pertanyaan publik, maka di situlah bahaya dimulai. Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang anti-kritik, tetapi pemerintahan yang siap diperiksa dan siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan di hadapan rakyat,” tandasnya.
Pernyataan keras MIO Sukabumi Raya tersebut kini menjadi sorotan luas, terutama di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi. Publik pun menanti apakah kritik tajam itu akan dijawab dengan langkah evaluasi serius, atau justru kembali tenggelam dalam pola birokrasi yang sibuk mencari alasan tanpa menghadirkan solusi nyata.
Penulis : HS
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
