SUARARAKYAT.info | Kepulauan Meranti – Di balik gegap gempita narasi pembangunan dan jargon pengentasan kemiskinan yang kerap digaungkan pemerintah, ada kisah getir dari Desa Maini, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Seorang warga miskin bernama M. Amin bersama dua anak perempuannya harus menanggung beban hidup dalam keterbatasan, meski sudah bertahun-tahun berharap pada uluran tangan negara.Sabtu (4/9/2025)
Ironisnya, meski berulang kali diminta mengisi data, menyerahkan berkas, bahkan menandatangani formulir bantuan, hasil nyata tak kunjung terlihat. “Asik tanda tangan saja, tapi hasilnya belum ada,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat dengan nada getir, menyoroti janji-janji yang tak pernah ditepati.
Hidup di Bawah Bayang-Bayang Kemiskinan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
M. Amin tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk sekadar menyambung hidup, ia harus bekerja serabutan. Kadang menjadi penarik pasir, kadang mencari upah seadanya dari pekerjaan kasar yang ditawarkan orang. Pendapatan harian yang diperoleh sering kali bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok, apalagi menanggung biaya pendidikan kedua anaknya.
Yang lebih menyedihkan, keluarga kecil ini tidak memiliki rumah layak huni. Mereka kerap harus menumpang tidur di rumah kerabat atau tetangga. Di Jalan Sentosa, RT 05/RW 03, tempat mereka berdomisili, banyak warga yang sudah lama mengetahui kondisi keluarga tersebut. Namun keterbatasan ekonomi membuat warga sekitar juga tidak bisa berbuat banyak selain memberikan dukungan sebisa mungkin.
“Anak-anaknya masih kecil, mereka tetap sekolah, tapi kadang makan pun susah. Kami kasihan melihatnya,” kata seorang tetangga yang ditemui tim mediamedia SUARARAKYAT di lokasi
Antara PKH dan Kenyataan di Lapangan
Secara administratif, M. Amin memang tercatat sebagai penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, realitasnya, bantuan tersebut hanya setetes di tengah lautan kebutuhan hidup. Biaya sehari-hari, sandang, papan, dan kebutuhan pendidikan jelas tak mampu ditopang dari program itu saja.
Di sisi lain, pemerintah desa dan instansi terkait seolah hanya mengulang rutinitas birokrasi. Pendataan dilakukan berkali-kali, tanda tangan dikumpulkan, tetapi implementasi bantuan riil tak pernah menyentuh keluarga ini secara memadai. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim kebijakan sosial dengan kondisi nyata di lapangan.
Potret Buram Keadilan Sosial
Kisah M. Amin bukanlah kasus tunggal. Ia hanyalah satu dari sekian banyak wajah rakyat kecil yang terpinggirkan dari agenda pembangunan. Laporan statistik tentang penurunan angka kemiskinan seakan tidak punya arti apa-apa ketika keluarga seperti M. Amin masih harus bergantung pada belas kasihan tetangga untuk bertahan hidup.
“Kalau bicara data, mungkin di atas kertas mereka sudah dianggap terbantu. Tapi kenyataannya? Mereka tetap hidup dalam kesusahan,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Harapan yang Belum Padam
Meski dililit kemiskinan, M. Amin tetap berusaha sabar dan tabah. Ia bertekad memberikan yang terbaik untuk kedua putrinya meski dengan segala keterbatasan. Bagi dia, pendidikan anak-anak adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang sudah menjerat keluarganya sejak lama.
Masyarakat Desa Maini berharap, kisah ini mampu membuka mata pemerintah daerah maupun pusat. Bahwa kemiskinan bukanlah sekadar angka dalam laporan, melainkan wajah-wajah nyata yang masih menunggu keadilan sosial dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Kasus M. Amin menjadi peringatan bahwa sistem distribusi bantuan sosial di Indonesia masih sarat dengan kelemahan. Pendataan yang berbelit, birokrasi yang kaku, hingga lemahnya pengawasan membuat banyak warga miskin terjebak dalam “janji tinggal janji.”
Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan kemiskinan sebagai slogan politik. Dibutuhkan langkah konkret, tepat sasaran, dan berkeadilan. Karena di Desa Maini, ada seorang bapak dan dua anak perempuan yang masih menunggu, dengan perut lapar dan harapan yang kian menipis.
(MP)
