Kisruh Kepemilikan Kapal Arline 02: PT Alinda Nusantara Bahari  Berikan Klarifikasi Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen oleh PT Rezkifah

- Penulis

Jumat, 12 September 2025 - 02:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| Gresik – Polemik kepemilikan kapal Arline 02 mencuat setelah PT. Alinda Nusantara Bahari menegaskan bahwa kapal tersebut adalah milik sah perusahaan mereka, bukan milik pihak lain. Dugaan upaya penggelapan kapal dan pemalsuan dokumen terungkap setelah ditemukan adanya manuver dari PT. Rezkifah yang diduga menyewakan kapal itu kepada PT. WBE.

Direktur PT. Alinda Nusantara Bahari, Dalle Effendi, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kapal Arline 02 berada di wilayah Gresik pada 7 Agustus 2025. Setelah penemuan itu, perusahaan segera melaporkan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik agar kapal tidak diberangkatkan.

“Kami langsung melaporkan ke KSOP Gresik agar kapal ditahan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar ada dokumen yang dipalsukan oleh PT. Rezkifah. Hal ini sangat merugikan kami sebagai pemilik sah kapal,” tegas Dalle Effendi.saat memenrjkan klarifikasi lewat pesan whatsapp kepada media SUARARAKYAT pada jumat (12/9/2925)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, PT. Rezkifah berupaya menggelapkan status kapal tersebut dengan memanipulasi dokumen dan kemudian menyewakannya kepada PT. WBE. Namun upaya itu gagal setelah pihak PT. Alinda Nusantara Bahari turun tangan dan melaporkan dugaan pelanggaran ke otoritas pelabuhan.

READ  Tragedi Kemanusiaan dan Perusakan Alam: Investigasi GAKORPAN-PPWI Ungkap Dugaan Kejahatan Lingkungan dan Penggusuran Brutal di Sumatera Utara hingga Raja Ampat

Selain itu, PT. Alinda Nusantara Bahari juga menyebut adanya indikasi penguasaan dokumen resmi kapal dan dokumen kru yang ditahan untuk melancarkan rencana pengambilalihan kapal secara ilegal. Dugaan praktik ini kini tengah diproses lebih lanjut oleh aparat berwenang, termasuk otoritas pelabuhan.

Hingga kini, kapal Arline 02 masih ditahan di Gresik atas laporan resmi PT. Alinda Nusantara Bahari. Pihak perusahaan mendesak agar kasus ini diusut tuntas demi memberikan kepastian hukum, sekaligus mencegah praktik serupa terulang di dunia pelayaran nasional.

“Kasus ini bukan hanya soal kerugian perusahaan kami, tetapi juga menyangkut kredibilitas hukum maritim di Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bisa seenaknya memalsukan dokumen kapal dan menggelapkan aset orang lain,” Pungkas Dalle.

(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kawal Kemerdekaan Pers: PPWI Siapkan Gugatan Praperadilan Lawan Kapolri Hingga Kasat Reskrim Pekanbaru
Dr. Fachrul Razi: Revisi UU Pemerintahan Aceh Minus Penguatan Kewenangan Aceh, Berpotensi Sia-Sia!
Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin
Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua
APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi
Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI
Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Nama Calon Tersangka Sudah Dikantongi Polda Papua Barat Daya, Kasus Korupsi Inspektorat Tinggal Tunggu Audit BPK
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 23:16 WIB

Dr. Fachrul Razi: Revisi UU Pemerintahan Aceh Minus Penguatan Kewenangan Aceh, Berpotensi Sia-Sia!

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:03 WIB

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:44 WIB

Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua

Jumat, 19 Juni 2026 - 02:32 WIB

APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi

Jumat, 19 Juni 2026 - 00:06 WIB

Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI

Berita Terbaru