Suararakyat.info.Jakarta– Dalam momentum penting bagi keadilan dan lingkungan hidup, sejumlah tokoh nasional dari berbagai organisasi sipil dan media mengungkapkan hasil investigasi mendalam terkait tragedi kemanusiaan di Sumatera Utara serta kerusakan parah kawasan konservasi di Raja Ampat, Papua Barat.(14/6/2025)
Dr. Bernard BBBI Siagian, SH.MAKP, Ketua DPP GAKORPAN, bersama Bunda Farida Sebayang dari PPWI dan aktivis kemanusiaan Bunda Nelly Pardede dari Gerakan Pejuang 45 Sampali, menegaskan perlunya penegakan hukum tanpa kompromi terhadap mafia tanah, pengusaha hitam, dan aktor oligarki yang mengorbankan rakyat demi pembangunan mercusuar hunian mewah.
Tragedi Sumatera Utara: Rakyat Digusur Demi Properti Eksklusif
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investigasi GAKORPAN dan PPWI menemukan bahwa penggusuran masyarakat adat dan Melayu di kawasan Sampali, Mandoge, Bulu Cina hingga Gudang Asap, Deli Serdang, berlangsung secara brutal dan tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. Warga yang telah menghuni dan mengelola lahan tersebut selama lebih dari 65 tahun dipaksa angkat kaki oleh kekuatan modal yang berkolusi dengan kekuasaan.
“Bangsa ini dibangun oleh rakyat, bukan untuk dipaksa bertekuk lutut oleh kekuatan kapitalis yang menyaru dalam bentuk pembangunan,” tegas Bunda Nelly Pardede. Ia menyatakan, rakyat tak akan tinggal diam menghadapi kejahatan kemanusiaan yang terorganisir ini.
Lompat ke Raja Ampat: Tambang di Kawasan Lindung, Dugaan Skandal Anak Pejabat
Dari Sumatera Utara, laporan investigasi bergeser ke wilayah timur Indonesia Raja Ampat. Di sini, GAKORPAN menemukan bahwa lima perusahaan tambang nikel, salah satunya dikaitkan dengan Ananda Andre Tohpaty, diduga telah melakukan eksploitasi di kawasan hutan lindung yang mestinya dijaga ketat. Ironisnya, dalam proses pengurusan izin, disebut-sebut terjadi pertemuan antara Andre bersama ibunya, seorang pejabat tinggi di Kementerian LHK, dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Hasilnya, empat dari lima perusahaan tersebut kini terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap SOP lingkungan dan regulasi pertambangan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto langsung mencabut izin empat perusahaan tersebut, dan satu sisanya masih dalam pengawasan ketat (WASKAT).
“Ini langkah penting yang menunjukkan keberanian pemerintah saat ini dalam melawan perusakan lingkungan yang terstruktur dan mungkin disokong elite,” ujar Rusman Pinem, Ketua Tim Investigasi DPP GAKORPAN.
Kontroversi Gambar dan Disinformasi Digital
Di tengah pengungkapan kasus, beredar pula gambar dan video kapal pengangkut tambang nikel berlogo “JKW” dan “Dewi Irina” yang memperlihatkan seolah-olah kerusakan terjadi di kawasan Piaynemo. Gambar-gambar ini, yang diketahui merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), memicu polemik dan menyulut sentimen publik.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk cermat dalam menerima informasi visual. “Disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) saat ini menjadi alat adu domba digital. Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi data yang bisa mengguncang stabilitas nasional,” tegas Bunda Farida.
Seruan Nasional: Lawan Oligarki, Wujudkan ASTACITA
Dengan latar tragedi penggusuran dan kehancuran lingkungan, para tokoh sipil dan aktivis menyerukan pentingnya menyukseskan Program ASTACITA delapan cita-cita strategis nasional yang menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Sudah waktunya Indonesia bangkit. Pemerintahan Prabowo harus menegaskan posisinya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dan penjagaan sumber daya alam. Stop penjajahan gaya baru oleh oligarki dan mafia tanah,” tegas Dr. Bernard Siagian.
(Dr.Bernard Ketua Gakporkan)
