SUARARAKYAT.info||Pomtianak-Situasi sosial-politik di Indonesia kembali menghangat. Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terus meluas, dipicu rasa ketidakadilan yang dinilai kian mendalam. Kondisi ini, menurut para pengamat, menjadi pemantik utama munculnya gerakan rakyat menuntut perubahan.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa keresahan tersebut bukan sekadar fenomena spontan, melainkan akumulasi kekecewaan panjang atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Janji-janji para pemimpin negeri saat kampanye terasa hampa. Harapan perubahan hanya sebatas angan-angan. Rakyat melihat DPR, DPRD hingga DPD RI tidak lagi berfungsi sebagai pembela kepentingan masyarakat,” ujar Herman, Minggu (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, banyak persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat justru diabaikan. Aparat penegak hukum pun kerap dituding lebih condong membela kepentingan pemilik modal dibandingkan masyarakat kecil.
“Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan rakyat, dirampas perusahaan-perusahaan besar dengan dukungan kebijakan elit. Ironisnya, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat dikriminalisasi, sementara korporasi semakin berkuasa,” tegas Herman.
Situasi ini, lanjutnya, menciptakan jurang lebar antara penguasa dengan rakyat. Ketidakadilan sistemik telah meresap ke dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga kemarahan rakyat semakin sulit terbendung dan tumpah melalui aksi-aksi protes.
Meski demikian, Herman menekankan perlunya solusi damai. Ia menyerukan penghentian kekerasan dan membuka ruang dialog yang tulus serta konstruktif.
“Rakyat membutuhkan negara yang melindungi, bukan menindas. Aparat juga butuh kepercayaan rakyat. Karena itu, stop kekerasan, dan buka ruang dialog untuk mendengar keluhan rakyat. Hanya dengan begitu Kalimantan Barat bisa kembali damai,” katanya.
Selain itu, Herman menyoroti kinerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang dinilai tidak responsif. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar Forkopimda benar-benar hadir sebagai wadah penyelesaian masalah rakyat, bukan sekadar forum seremonial.
“Sudahi pertemuan-pertemuan seremonial yang tidak bermakna. Forkopimda harus melahirkan solusi nyata. Kalbar harus kembali menjadi rumah yang aman, nyaman, dan adil bagi seluruh warganya,” tutup Herman.
( Jono Aktivis98)
