suararakyat.info, Kota Sorong Papua Barat Daya – Dalam upaya mempercepat penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, memimpin langsung Rapat Koordinasi Kelompok Kerja MTPP (Manajemen Terpadu Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), yang digelar di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Distrik Sorong Kota, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen lintas sektor dalam penyusunan dokumen zonasi pesisir sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan provinsi atas pengelolaan wilayah pesisir sejauh 0 hingga 12 mil dari garis pantai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Absalom Solossa menegaskan bahwa penyusunan RZWP3K bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi dokumen fundamental yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan investasi.
“Dokumen ini penting untuk memberikan arah pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Papua Barat Daya, terutama di lima kabupaten yang menjadi fokus. Kita sudah masuk tahap sosialisasi dan ke depan akan dilakukan konsultasi publik sebagai tahapan lanjutan,” jelas Absalom.
Lima kabupaten yang dimaksud mencakup Sorong Selatan, Tambrauw, Raja Ampat, Maybrat, dan Kota Sorong. Kelima daerah ini dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan pesisir dan laut, baik dari sisi pariwisata, konservasi, maupun pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, dan mitra dari lembaga teknis nasional. Absalom juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen untuk mendukung penyusunan dokumen zonasi tersebut.
“Kami juga mendapat dukungan dari pusat, termasuk penyusunan dokumen utama dan kajian lingkungan hidup strategis. Ini bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Rapat koordinasi Pokja MTPP ini menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir.
(Leo)
