Suararakyat.info.Sukabumi-Pembangunan ruas jalan Kadudampit–Sukalarang yang menjadi akses vital penghubung Sukabumi–Cianjur, kini menuai sorotan tajam. Proyek strategis bernilai puluhan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2023–2025 itu diduga sarat ketidaksiapan kajian teknis, lemahnya pengawasan, hingga praktik pelaksanaan yang terkesan asal-asalan dan memboroskan anggaran.kamis (18/7/2025)
Sejak awal pelaksanaan, pembangunan jalan ini menuai banyak keluhan. Proses cut and fill yang semestinya menjadi fondasi utama dalam pengerjaan jalan berkontur perbukitan justru dianggap sebagai titik kelemahan utama. Proses tersebut telah dilakukan berkali-kali, namun tidak kunjung menunjukkan kemajuan signifikan. Warga menduga, pengerjaan ini hanya mengulang pekerjaan tahun sebelumnya, bahkan tak sedikit yang menyebut proyek tersebut sebagai “pengulangan pemborosan” tanpa arah teknis yang jelas.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menggandeng sejumlah pelaksana dalam proyek ini, yakni CV Ilham dan CV Jabar Utama pada tahun 2023–2024 dengan anggaran mencapai Rp 2.917.442.771,68. Namun pengerjaan tidak selesai tuntas. Tahun 2025, proyek tersebut kembali dilanjutkan oleh pihak ketiga, yakni CV Tegar dengan nilai anggaran yang melonjak signifikan,
Namun ironisnya, alih-alih menunjukkan progres berarti, pekerjaan cut and fill pada ruas Cinumpang–Pasirtugu justru kembali dilakukan di awal Juli 2025, padahal bagian ini telah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Masyarakat setempat pun mengaku muak dan kecewa atas kondisi ini.
Salah seorang warga yang berprofesi sebagai petani mengungkapkan kekecewaannya dengan logat Sunda yang kental.
“Ieu geus tilu kali di doser, tiheula mah kudu na geus diaspal, ayeuna mah di doser deui, tuh éta jembatan box culver geus jadi diurug deui, drainase ogé geus aya diurug deui. Mun ayeuna mah di doser deui, drainase na jadi di luhur dong. Jadi hayang seuri, ieu mah ngagelarkeun duit wungkul,” katanya sambil menggeleng kesal.
“Ini sudah tiga kali dikerjakan, seharusnya sudah diaspal. Sekarang malah di-doser lagi. Itu jembatan box culver sudah jadi, tapi diurug lagi. Drainase yang sudah dibangun juga ikut tertimbun. Kalau jalan ini di-doser lagi, artinya nanti drainasenya jadi di atas. Jadi pengen ketawa. Ini cuma buang-buang anggaran saja.”
Dugaan kegagalan manajemen proyek juga diperkuat oleh pengamatan di lapangan. Tak tampak adanya pengawasan serius dari pihak Dinas PU maupun konsultan teknis profesional. Bahkan, pembangunan terkesan berjalan tanpa pengendalian mutu (quality control) yang memadai. Sejumlah aktivis dan warga menilai, Dinas PU telah menunjukkan sikap tidak profesional serta tidak transparan dalam pelaksanaan proyek bernilai fantastis ini.
Lebih mencengangkan lagi, aparat penegak hukum (APH) pun dinilai mandul dan tak berdaya dalam menginvestigasi indikasi penyimpangan anggaran maupun kualitas pekerjaan proyek ini. Padahal dana yang digunakan bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat.
Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek infrastruktur yang semestinya menjadi solusi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, justru berpotensi menjadi ladang bancakan dan sarang ketidakefisienan.
Berangkat dari fakta di lapangan, masyarakat mendesak agar Bupati Sukabumi dan DPRD segera memanggil pihak Dinas PU untuk melakukan audit terbuka terhadap proyek tersebut. Tak hanya itu, desakan agar APH bertindak tegas dalam menelusuri indikasi kerugian negara pun terus menggema dari berbagai kalangan.
Jika praktik pembangunan seperti ini terus dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum yang tegas, maka bukan hanya pembangunan yang gagal, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun akan ikut runtuh.
Hingga berita ini diterbitkan pihak dinas pekerjaan umum belum berikan tanggapan nya secara resmi, setelah organisasi kewartawanan ikatan wartawan online (IWO) Sukabumi. mengirim surat konfirmasi tertanggal 14 Juli 2025.pihak dinas PU melemparkan bola panas tersebut ke salah satu CV untuk menemui tim dari media
(Hs/Jm/pr)
