Suararakyat.info.Sukabumi– Semangat kolaboratif dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang sehat dan transparan kembali tercoreng oleh insiden komunikasi yang tak semestinya. Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS) Bojonggenteng, yang selama ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam bidang kesehatan, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Kepala Puskesmas Bojonggenteng yang dinilai melecehkan upaya pengawasan dan transparansi publik.
Ketua FSKS Bojonggenteng, Yulius Abdillah, dengan tegas menyebut bahwa respons Kepala Puskesmas saat dikonfirmasi terkait keterbukaan anggaran bukan hanya mencederai etika komunikasi publik, tapi juga mengkhianati roh dari Surat Keputusan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) yang menjadi dasar berdirinya FSKS. “Saya datang dengan niat baik, membawa semangat sinergi agar tidak ada kegaduhan. Tapi jawaban yang saya terima malah bernada merendahkan dan mengejek,” ujarnya dengan nada prihatin.sabtu (5/7/2025)
Menurut Yulius, insiden bermula dari niat sederhana untuk melakukan klarifikasi dan komunikasi awal sebelum isu transparansi anggaran Puskesmas dibicarakan lebih luas. Sebagai Ketua FSKS, Yulius menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dan fungsi yang termaktub jelas dalam SK FSKSS Nomor: 006/SK/FSKSS/XII/2020. Namun, niat membangun kanal komunikasi justru dibalas dengan sikap yang tidak mencerminkan etika birokrasi sehat.
“Kalau pemerintah sudah tidak lagi membuka ruang dialog dan menganggap kritik sebagai ancaman, lebih baik saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Forum. Buat apa bertahan di sistem yang menutup telinga terhadap suara masyarakat?” tegas Yulius, menyampaikan ancaman pengunduran dirinya sebagai bentuk protes keras.
Dalam SK FSKSS yang sah secara administratif, FSKS memiliki mandat penting untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam menginventarisasi masalah kesehatan, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan program kesehatan daerah. Diktum keempat dan kelima SK tersebut secara eksplisit menegaskan fungsi FSKS sebagai fasilitator, mediator, hingga advisor dalam bidang kesehatan. Maka wajar jika FSKS menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dari setiap instansi kesehatan, termasuk Puskesmas Bojonggenteng.
Sayangnya, prinsip transparansi ini justru dipatahkan dengan gaya kepemimpinan yang dinilai arogan. Bahkan meski Kepala Puskesmas telah menelepon untuk meminta maaf dan meminta rekaman suara yang menyinggung dihapus, persoalan etika dan prinsip sudah telanjur tercabik. “Maaf tidak menyelesaikan akar masalah. Yang harus dibenahi adalah pola pikir arogansi birokrasi yang merasa tak bisa dikritik,” tandas Yulius.
Insiden ini juga dinilai kontraproduktif terhadap semangat pembangunan kesehatan yang selama ini digaungkan Pemkab Sukabumi melalui forum-forum resmi. Padahal, Forum Sehat seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program daerah, bukan dianggap sebagai ‘pengganggu’ atau ‘oposisi’. Sikap defensif dan menutup diri dari kritik hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi layanan publik.
Forum Sehat dan Forum Organisasi Kecamatan Bojonggenteng kini tengah mengkaji langkah lanjutan, termasuk melaporkan secara resmi kejadian ini ke Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS). Mereka berharap kejadian ini menjadi momentum peringatan keras agar instansi publik tidak lagi alergi terhadap masukan dan kontrol sosial.
“Puskesmas itu bukan milik pribadi. Anggaran yang dikelola adalah uang rakyat. Maka wajib bagi kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk memastikan semuanya berjalan transparan,” pungkas Yulius. Ia juga menegaskan bahwa tanpa transparansi dan kemauan membuka ruang dialog, program sebaik apapun akan gagal menyentuh kepercayaan publik.
Masyarakat Bojonggenteng patut mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam iklim demokrasi yang sehat, komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai bukan sekadar nilai moral, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif
(Hs)
