Suararakyat.info.Jakarta-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara terbuka membongkar praktik pengoplosan beras yang diduga telah berlangsung bertahun-tahun dan kini terbukti menyusup hingga ke jaringan minimarket dan supermarket besar di Indonesia. Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7), Amran mengungkap bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah sampel beras dari berbagai ritel modern dan mendapati adanya beras oplosan yang tersebar luas di pasaran.
“Beras oplosan itu beredar, supermarket juga ada. Kita ambil sampel dari semua tingkatan, dari seluruh jaringan ritel. Temuannya mengejutkan,” kata Amran kepada awak media.
Penarikan Beras Oplosan dan Investigasi Berjalan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah temuan ini dipublikasikan, Amran menyatakan bahwa pihak minimarket segera menarik peredaran beras bermasalah tersebut dari rak-rak penjualan. Ia berharap langkah ini bisa memberikan efek jera sekaligus dampak positif bagi masyarakat konsumen.
“Sudah mulai terlihat pergerakan, beras itu ditarik. Dan mudah-mudahan ini berdampak baik bagi konsumen,” ujarnya.
Meski penarikan tersebut berlangsung cepat, Amran menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak akan berhenti. Kementerian Pertanian, menurutnya, telah mengumpulkan dan menyerahkan bukti-bukti kuat kepada aparat penegak hukum, termasuk Kapolri dan Kejaksaan.
“Bukti sudah kami kantongi. Kami kirim langsung dengan tanda tangan saya sendiri ke Kapolri dan Kejaksaan Agung,” tegas Amran.
Targetkan Pemain Besar, Lindungi Pedagang Kecil
Mentan Amran memastikan bahwa investigasi dan tindakan hukum akan menyasar perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam praktik pengoplosan. Ia menegaskan bahwa pedagang kecil yang hanya menjual kembali produk tersebut tanpa pengetahuan tentang isinya tidak akan menjadi sasaran hukum.
“Kalau ada perusahaan besar yang melakukan pengoplosan, itu harus ditindak tegas. Tapi pedagang kecil, mereka hanya menerima dan menjual. Kadang mereka tidak tahu apakah sesuai standar atau tidak. Mereka harus kita lindungi,” ucapnya.
Modus Oplosan SPHP: 80% Dijual Sebagai Premium
Lebih jauh, Amran memaparkan bahwa praktik ini sudah merugikan negara dalam skala besar. Ia menyebut, selama lima tahun terakhir, negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 triliun akibat pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam sidang bersama Komisi IV DPR RI sehari sebelumnya, Amran menjelaskan bahwa hanya sekitar 20% dari beras SPHP yang benar-benar dipajang di outlet resmi, sementara sisanya sebesar 80% dioplos dan dijual sebagai beras premium dengan selisih harga Rp 2.000–3.000 per kilogram.
“Kami bersama Satgas Pangan Polri, Kemendag, dan Bapanas terjun langsung ke lapangan. Hasilnya mencengangkan. Dari total SPHP, yang benar-benar dijual sesuai tujuan hanya 20 persen. Sisanya dibongkar dan dijual dengan harga lebih tinggi,” ungkap Amran.
Desakan Pengawasan Ketat dan Reformasi Distribusi Pangan
Temuan ini menambah deretan panjang problematika distribusi pangan nasional, sekaligus menguak adanya mafia yang diduga bermain di balik naiknya harga beras meski stok diklaim aman. Dalam berbagai kesempatan, Amran telah menyuarakan perlunya reformasi menyeluruh dalam rantai distribusi beras dan peningkatan pengawasan dari hulu ke hilir.
Dengan terbukanya kasus ini, publik kini menanti langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku-pelaku besar di balik skandal beras oplosan. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas pangan dan integritas distribusi nasional menjadi taruhannya.
(Red)
