Suararakyat.info.Tanggerang– Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) menyampaikan keprihatinan atas indikasi beroperasinya kembali aktivitas galian tanah yang diduga ilegal di Kampung Kandang Gede, Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Aktivitas ini sebelumnya telah ditertibkan oleh Satpol PP, namun diduga muncul kembali tanpa dasar hukum yang jelas.
Arul, Sekretaris Umum FRJRI, menyoroti perlunya pengawasan dan penindakan yang lebih serius dari aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap praktik galian tanah yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian produktif milik warga.
“Kami mendorong Dirtipidter Bareskrim Polri untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan tegas terhadap para pelaku serta pihak yang diduga terlibat dalam pembiaran aktivitas ini,” ujar Arul dalam pernyataan resmi, Sabtu (7/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Arul, kejadian yang berulang ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang konsisten di daerah tersebut.
“Penertiban yang dilakukan tanpa tindak lanjut yang efektif membuat masalah ini terus berulang. Hal ini bukan hanya masalah administratif, melainkan juga menyangkut kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber penghidupan petani,” tambahnya.
FRJRI juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kerusakan lahan pertanian dan dampak negatif pada kondisi jalan akibat lalu lintas truk pengangkut tanah, yang menimbulkan keresahan warga setempat.
Selain itu, Arul menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
“Jika laporan masyarakat dan media tidak mendapat respons yang memadai, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Hukum harus berlaku adil bagi semua pihak,” jelasnya.
FRJRI mendukung langkah DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) yang berencana mengajukan laporan ke Mabes Polri terkait permasalahan ini.
Arul menambahkan bahwa FRJRI akan mengawal proses laporan tersebut dan menyiapkan dokumen pengaduan sebagai bentuk solidaritas jurnalis terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial.
“Kami berharap penegakan hukum dapat berjalan secara profesional dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berjuang menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutup Arul.
(Red/Tim)
