SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait kondisi Noval, warga Kampung Babakan Sari RT 04 RW 01 Desa Parakansalak yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dan belum mendapatkan penanganan optimal, Kepala Desa Parakansalak, Rie Mulyani, A.Md, memberikan klarifikasi resmi pada Jumat (24/4/2026).
Dalam keterangannya, Rie Mulyani menegaskan bahwa anggapan pemerintah desa tutup mata tidak sepenuhnya benar. Ia menyebutkan bahwa pihak Pemerintah Desa bersama kecamatan dan Puskesmas telah berupaya melakukan penanganan, namun menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
“Setiap pagi Noval sarapan di warung ibu saya, jadi kami juga memantau kondisinya. Sudah ada upaya dari pemdes, kecamatan, dan puskesmas untuk membawa yang bersangkutan agar mendapatkan penanganan. Tapi kendalanya, Noval belum memiliki BPJS dan juga belum melakukan perekaman KTP,” ujar Rie.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, persoalan administrasi menjadi hambatan utama dalam proses rujukan ke fasilitas kesehatan. Tanpa identitas resmi dan jaminan kesehatan, proses penanganan menjadi tidak mudah, terlebih dalam kondisi pasien yang tidak kooperatif.
“Setiap didatangi, Noval sering kali kabur. Ini yang membuat kami kesulitan untuk membawanya ke fasilitas kesehatan maupun melakukan pendataan secara lengkap,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rie menjelaskan bahwa pihak desa sebenarnya telah berupaya membantu proses administrasi kependudukan, termasuk pengurusan KTP. Namun upaya tersebut belum berhasil karena kesulitan membawa Noval untuk melakukan perekaman data di kantor kecamatan.
“Ibunya sudah diupayakan untuk dibuatkan KTP, tapi untuk perekaman memang sulit karena Novalnya tidak bisa dibawa ke kecamatan,” jelasnya.
Selain itu, Rie juga mengungkapkan bahwa pihak desa telah beberapa kali mendatangi langsung rumah Noval untuk melakukan pendekatan persuasif bersama pihak terkait.
“Kami sudah beberapa kali datang ke rumahnya, termasuk pada Jumat (24/4/2026). Jadi bukan tidak ada upaya, tapi memang ada kendala di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah desa juga menyampaikan bahwa keluarga Noval tidak sepenuhnya luput dari bantuan sosial. Ibunya diketahui telah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi keluarga.
“Untuk bantuan, ibunya Noval sudah menerima BLT Dana Desa,” tambah Rie.
Meski demikian, persoalan yang dihadapi Noval menunjukkan bahwa bantuan sosial semata belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, terutama terkait kesehatan jiwa dan keterbatasan akses layanan. Diperlukan langkah terpadu lintas sektor, mulai dari dinas kesehatan, dinas sosial, hingga instansi kependudukan untuk memastikan penanganan yang lebih efektif.
Sejumlah pihak menilai, pendekatan jemput bola seperti perekaman KTP di lokasi, pendampingan intensif, hingga intervensi medis khusus seharusnya dapat menjadi solusi dalam kasus seperti ini. Negara dituntut hadir lebih aktif, terutama bagi warga yang tidak mampu dan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan publik.
Masyarakat pun berharap agar klarifikasi ini diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Transparansi yang disampaikan pemerintah desa menjadi langkah awal, namun publik kini menanti realisasi konkret agar Noval mendapatkan penanganan yang layak sebagai warga negara.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kemanusiaan tidak cukup diselesaikan dengan administrasi dan bantuan parsial, tetapi membutuhkan keseriusan, empati, serta keberanian mengambil langkah nyata dari seluruh pemangku kebijakan.
Penulis : Hs
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
