Suararakyat.info.Deli Serdang, Sumatera Utara – Suara jeritan rakyat kembali menggema dari tanah Sumatera Utara. Tepatnya dari Desa Sampali dan sekitarnya, di wilayah eks HGU PTPN II seluas ribuan hektare yang kini tengah menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan modern: perampasan tanah rakyat oleh kekuatan modal dan kekuasaan yang berkolaborasi dalam diam.
Bunda Farida Sebayang, aktivis perempuan dari Gerakan Solidaritas Nasional dan LBH Pers Presisi Polri, menjadi salah satu suara paling lantang dari tragedi ini. Dengan semangat membara, ia memimpin jeritan rakyat yang tanah, rumah, bahkan sekolah dan tempat ibadahnya digusur paksa. “Kami tidak hanya kehilangan tempat tinggal, kami kehilangan harga diri, masa depan anak-anak kami, bahkan rasa aman sebagai warga negara,” ujarnya getir.
Eks HGU Jadi Ladang Derita
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lahan eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kota Medan, hingga ke Desa Bulu Cina, Deli Serdang, dengan luas mencakup lebih dari 350 hektare, kini menjadi ladang perebutan antara rakyat yang telah puluhan tahun bermukim dan investor besar yang diduga berafiliasi dengan perusahaan properti raksasa, PT CitraLand.
Modus yang dipakai disebut-sebut tak jauh dari gaya Orde Baru: kolaborasi antara oknum pemda, pengusaha besar, dan aparat keamanan. Tanpa ampun, rumah-rumah penduduk dibuldoser, tempat ibadah dihancurkan, sekolah-sekolah PAUD diratakan. “Sadis! Seperti tragedi Rempang versi Deli Serdang,” teriak warga yang trauma saat menyaksikan alat berat menggilas perkampungan mereka.
Anak-anak Trauma, Ibu-ibu Menangis
Tangisan anak-anak terdengar setiap malam. Mereka trauma. Tidak sedikit yang menunjukkan gejala gangguan psikologis. “Kami tidur di puing-puing rumah sendiri. Tidur di pelataran. Tak tahu lagi besok makan di mana,” ungkap seorang ibu, seraya memeluk anaknya yang masih menangis karena terkejut dengan kegaduhan alat berat dan penggusuran paksa.
Tak ada proses dialog. Tak ada audiensi. Padahal, warga telah memegang bukti administrasi seperti surat keterangan domisili, penguasaan fisik sejak puluhan tahun, dan permohonan sertifikat kepada ATR/BPN. Namun semua itu dianggap angin lalu.
Panggilan ke Istana
Bunda Farida dan warga berharap ada titik terang. Mereka menuntut audiensi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Kami tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan harus berkeadilan. Jangan menjadikan rakyat kecil korban,” katanya tegas.sabtu (7/6/2025)
Gerakan rakyat yang tergabung dalam Save Sampali terus menyerukan keadilan. Mereka berharap dibentuk Posko Bantuan Hukum (POSBAKUM) rakyat, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, serta mendirikan Koperasi Merah Putih Rakyat Sampali sebagai bentuk kemandirian ekonomi.
Seruan Moral dan Ancaman Karma
Seruan moral menggema dalam setiap doa para ibu dan anak-anak. “Jangan anggap doa rakyat tertindas itu remeh. Hukum karma dan takdir Tuhan tidak bisa ditawar-tawar seperti proyek properti,” ujar Bunda Farida dalam satu orasi.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan bukan kekal. “Hari ini berkuasa, besok bisa tumbang. Lihat sejarah. Jangan sampai bangsa ini kembali mengulang rezim kegelapan.”
Tragedi Ini Bukan Akhir, Tapi Awal Perlawanan
Di akhir orasinya, Bunda Farida menyebut bahwa tragedi Sampali adalah luka kolektif bangsa. Ia menyerukan pemuda dan rakyat Sumatera Utara untuk bangkit. “Kurangi mengeluh, kurangi ngerumpi. Bangkitlah! Perkuat iman dan taqwa, lawan oligarki sesat dengan semangat Pancasila!”
Ia menutup dengan doa dan pekikan yang menggema di antara reruntuhan rumah warga:
“MERDEKA! SAVE SAMPALI! NKRI HARGA MATI!”
(Dr.Bernard)
