Suararakyat.info.Sukabumi-Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Uden Abdunnatsir didampingi Anggota DPR RI. dr.H. Slamet menggelar Reses kedua Tahun Sidang 2025. Bersama Masyarakat Kebonpedes yang bertempat di Bale Sawala tepatnya di Kampung Ranji Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Rabu (7/5/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Uden Abdunnatsir mengatakan bahwa hari ini semua anggota DPRD kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan reses.
” Adapun yang disampaikan kepada masyarakat terkait fungsi anggota DPRD yang meliputi Pembuat Peraturan Daerah, Mengawasi Eksekutif dan menetapkan anggaran.” Ungkap Uden Abdunnatsir kepada awak media usai kegiatan reses. Rabu (7/25).
Selain Pungsi. Kata Uden menjelaskan bahwa DPRD juga memiliki tugas sebagai yang mewakili aspirasi masyarakat terhadap pemerintah serta mengawasi sejauhmana penggunaan anggaran tersebut direalisasikan kepada masyarakat.
” Dalam reses kali ini, saya menerima berbagai curhatan dan aspirasi langsung dari masyarakat, terutama terkait permasalahan pertanian dan layanan BPJS Kesehatan.” Terang Uden yang sering disapa Kang Nasir.
Menurut Kang Nasir mengaku yang menjadi salah satu keluhan utama masyarakat adalah soal BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang banyak tidak aktif, meskipun secara aturan seharusnya dibiayai oleh pemerintah.
“Sampai sekarang saya sebagai anggota DPRD pun masih bingung mencari solusi konkret terkait BPJS PBI ini. Insya Allah, kita akan segera mengadakan rapat untuk membahas jalan keluarnya, agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaat layanan kesehatan yang layak,” tuturnya.
Dalam dialog bersama warga, jelas Kang Nasir, banyak juga yang mengeluhkan persoalan di sektor pertanian, mulai dari rendahnya harga gabah hingga minimnya pemahaman petani mengenai mekanisme penjualan gabah ke Bulog.
Kang Nasir sangat menyayangkan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai hal ini, padahal pemerintah pusat telah menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Namun faktanya di lapangan, petani banyak yang menjual ke tengkulak dengan harga lebih rendah, karena tidak tahu tata cara penjualan ke Bulog. Ini jelas merugikan petani dan harus segera kita perbaiki melalui sosialisasi dan pendampingan,” Ujarnya
Kang Nasir siap berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut, agar ke depan warga, khususnya petani, tidak lagi terbebani oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
“Insya Allah, kita akan terus kawal dan perjuangkan agar aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan. Saya ingin program dari pemerintah pusat benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Ditempat yang sama. Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani mengatakan, bahwa masyarakat Kebonpedes sangat antusias mengikuti kegiatan reses ini. Menurutnya, banyak warga yang menyampaikan keluhan, terutama terkait layanan BPJS Kesehatan dan sektor pertanian.
“Salah satu keluhan utama masyarakat adalah terkait pencabutan UHC (Universal Health Coverage), yang menyebabkan banyak warga tidak bisa menggunakan BPJS saat berobat. Meskipun sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, nyatanya pelayanan kesehatan masih menyulitkan warga,” kata Dadan.
Selain itu, isu lain yang turut mencuat adalah persoalan di bidang pertanian. Masyarakat mengeluhkan kurangnya sosialisasi program ketahanan pangan, serta rendahnya harga jual gabah yang diterima petani. Banyak petani masih menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah melalui Bulog sebesar Rp6.500.
“Petani menjual ke tengkulak karena sebelumnya meminjam dana talang untuk kebutuhan produksi, sehingga terpaksa melepas gabahnya dengan harga di bawah standar,” ujarnya.
Sebab itu, pihaknya bersama tiga pilar, yakni kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan berupaya menjembatani petani untuk langsung menjual gabah ke Bulog agar harga jual lebih layak dan sesuai kebijakan pemerintah.
“Kami akan menyasar langsung para petani agar penyerapan gabah ke Bulog bisa maksimal. Kami berharap melalui reses ini, aspirasi warga, baik di bidang pertanian maupun pemberdayaan, dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
(Prim RK)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
