Suararakyat.info.Magelang – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Asta Cita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Asta Cita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.
“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Asta Cita] nomor satu,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Lebih lanjut, Pigai menjelaskan, ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pigai menerangkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM. Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun. Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal.
Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai, para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM. Pigai berharap, dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.
(Puspen Kemendagri/Red)
