Suararakyat.info.Sorong– Kepala Staf (Kas) Komando Armada III, Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI yang digelar di Lapangan Markas Komando Resor Militer (Makorem) 181/PVT, Sorong, pada Senin (10/02/2025). Opsgabtib TNI akan dilaksanakan selama 90 hari kedepan oleh jajaran Polisi Militer di Wilayah Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, Kas Koarmada III menyampaikan amanat dari Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., yang menekankan pentingnya operasi ini dalam menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk komitmen kita dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI. Operasi ini mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan persuasif agar para prajurit TNI memiliki kesadaran tinggi untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Kas Koarmada III saat membacakan amanat Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan bahwa penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI menjadi sangat krusial, mengingat tugas utama TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu, operasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh TNI digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas pokoknya.
Panglima TNI juga mengingatkan bahwa Polisi Militer TNI harus menjadi teladan dalam profesionalisme dan penegakan hukum yang adil, transparan, serta akuntabel.
“Polisi Militer TNI harus menjadi contoh di lingkungan TNI dengan bertindak profesional dan menjalankan langkah-langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa dalam pelaksanaan operasi ini harus menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga seluruh prajurit TNI, tanpa memandang pangkat atau jabatan, memiliki kesadaran hukum yang sama.
Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan bahwa profesionalisme Polisi Militer TNI selaras dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, di mana reformasi hukum menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini.
“Polisi Militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang memberikan kontribusi positif, tidak hanya di lingkungan TNI, tetapi juga dalam skala nasional,” tambahnya.
(Tim/Red)
