Suaararakyat.info.Sukabumi– Ribuan guru honorer Kabupaten Sukabumi menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (30/1/2025), menuntut penghapusan sistem tenaga honorer paruh waktu. Aksi damai ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Sukabumi, TNI dari Kodim 0622, dan Satpol PP setempat.
Para demonstran diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi jajaran Komisi IV yang dipimpin oleh Perry Supriyadi. Setelah menyampaikan tuntutan melalui orasi, para guru honorer menerima penjelasan dari Ketua DPRD mengenai kesiapan DPRD untuk mendorong aspirasi mereka melalui sidang bersama Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para guru honorer, banyak di antaranya telah mengabdi bertahun-tahun, menyatakan sistem paruh waktu mengakibatkan gaji rendah dan ketidakpastian kerja. Mereka menganggap sistem ini diskriminatif dan tidak adil mengingat kontribusi mereka dalam pendidikan.
Menurut Ketua Honorer R3 Asep R mengungkapkan, “Tuntutan utama kami adalah penghapusan sistem paruh waktu dan dimasukkannya kami ke dalam kuota pengangkatan PPPK, atau setidaknya peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi penghasilan sangat minim. Sistem paruh waktu ini memberatkan kami.” Ia menambahkan kekecewaan atas janji Pemda yang belum sepenuhnya terlaksana terkait pengangkatan PPPK, terutama dengan adanya sistem paruh waktu yang tidak diterapkan di daerah lain.
Selanjutnya Pada Aksi Orasi ada Oknum DPRD yang menunjuk sambil berdiri kepada Korlap Aksi Damai, sempat di soraki oleh Para Masa Aksi, padahal Wakil Rakyat Harusnya Pro terhadap Rakyat, terutama Para Gurunya, tidak akan ada pejabat tanpa seorang guru, seharusnya memperlihatkan Adab dan panutan bagi masyarakatnya.ungkapnya
Selanjutnya menurut Korlap Aksi Deril menuturkan Bahwa Kami akan berjuang menuntut hak dan minta kejelasan R3, Jika kalau tidak dikabulkan kalau perlu kami bermalam dan menguasai Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi,” tegas Deril
Adapun Tuntutan kamibdalam aksi yang didominasi oleh guru honorer kategori R3 ini menyuarakan :
Perubahan Status Honorer R3: Mereka menuntut agar status mereka diubah dari paruh waktu menjadi penuh waktu, dengan hak dan fasilitas yang setara dengan ASN PPPK lainnya.
Kemudahan dalam Proses Pemberkasan: Mereka meminta agar tahapan pemberkasan bagi calon ASN PPPK tidak dipersulit dan menghilangkan prosedur yang berbelit-belit.
Pembukaan Formasi PPPK yang Lebih Luas: Mereka mendesak pemerintah daerah untuk membuka formasi ASN PPPK sebanyak mungkin, disesuaikan dengan jumlah honorer yang ada, dengan mempertimbangkan masa kerja dan usia sebagai prioritas utama.
Pengangkatan Seluruh Guru Honorer R3 sebagai ASN PPPK Penuh Waktu: Mereka menegaskan bahwa pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu adalah harga mati dan tidak boleh ada honorer yang tertinggal dalam proses seleksi PPPK.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyambut baik aksi unjuk rasa ini dan berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru honorer kepada pihak terkait. Ia juga mengundang 30 orang perwakilan dari massa aksi untuk berdiskusi di dalam gedung DPRD.
Dan Kami Minta DPRD Kabupaten Sukabumi, Khususnya Komisi IV Harus mengawal tahapan tahapan pengajuan Di RADP perubahan 2024 sesuai komitmen yang telah disepakati, dan mengevaluasi Dinas Pendidikan dalam Segi pelayanan dan pendataan Guru Honorer Yang Masa Kerja atau Pengabdiannya prioritas kan yang lama.ungkap Asep.
(Red )
