Suraakyat.info.Sukabumi- Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Annahl Sukabumi mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II KM 06 No. 302, Lembursitu, Sukabumi, pada Rabu (15/1/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar audiensi terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program Absensi Digital di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Sukabumi.
Koordinator LSM Annahl, Syah Arif, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pungli dengan dalih program absensi digital yang diterapkan di sekolah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebelum audiensi hari ini, kami telah mengirimkan surat resmi kepada Kemenag Kabupaten Sukabumi untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut,” ujar Syah Arif.
Namun, dalam audiensi tersebut, pihak LSM Annahl merasa kecewa karena tidak ada perwakilan dari MAN 2 Sukabumi, Ketua Komite Sekolah, maupun Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi yang hadir.
“Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak-pihak terkait, terutama Kepala Sekolah MAN 2, Ketua Komite Sekolah, dan Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi. Padahal, surat audiensi ini sudah kami layangkan jauh-jauh hari,” ungkap Syah Arif.
Menurutnya, absennya pihak terkait menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mempertanyakan transparansi program absensi digital tersebut.
“Dengan tidak hadirnya mereka, klarifikasi dan penyampaian aspirasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ini sangat mengecewakan,” tambahnya.
Syah Arif mengungkapkan bahwa LSM Annahl berencana melanjutkan aksi melalui demonstrasi besar-besaran yang akan digelar pada Senin mendatang.
“Aksi ini bertujuan menuntut kejelasan terkait dugaan pungli dan transparansi pengelolaan program absensi digital di MAN 2 Sukabumi. Kami akan membawa lebih banyak massa agar aspirasi masyarakat benar-benar didengar,” tegasnya.
Ia berharap, demonstrasi yang direncanakan dapat menjadi momentum bagi Kemenag Sukabumi untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yang jelas terkait persoalan ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenag Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi mengenai audiensi maupun rencana demonstrasi tersebut.
(RJ)
