SUARARAKYAT.info || JAKARTA — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi, perguruan tinggi di Indonesia dituntut tetap adaptif tanpa mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu pilar utama yang menjadi sorotan adalah pengabdian kepada masyarakat yang dinilai harus tetap berjalan, meskipun dalam keterbatasan.
Rektor Prof. Sumaryoto menegaskan bahwa transformasi Tridharma Perguruan Tinggi harus mampu melahirkan kampus yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan bangsa melalui penguatan riset dan pengabdian masyarakat, sekaligus menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini memang sedang mengalami tekanan, sehingga pemerintah mengambil langkah efisiensi dan pengetatan anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi perguruan tinggi untuk menghentikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengabdian kepada masyarakat itu sudah menjadi kewajiban dalam Tridharma. Tetapi bukan berarti harus dipaksakan dengan anggaran besar. Kalau memang ada kemampuan, silakan dijalankan. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, tentu harus disesuaikan secara realistis,” ujar Prof. Sumaryoto kepada SUARARAKYAT.info, Selasa (17/03/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap perguruan tinggi telah memiliki alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma, termasuk pengabdian masyarakat. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan mekanisme antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), khususnya dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), misalnya, pengelolaan anggaran dilakukan secara mandiri di bawah yayasan. Hal ini membuat kampus memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas, termasuk dalam program pengabdian masyarakat.
“Untuk pengabdian masyarakat, kami sudah siapkan anggarannya. Jadi kalaupun ada pengurangan dari pemerintah, itu tidak terlalu berpengaruh bagi kami. Berbeda dengan dana riset dosen yang memang cukup bergantung pada dukungan pemerintah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dana hibah dari pemerintah kerap memiliki berbagai persyaratan administratif yang cukup kompleks. Kondisi ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi dosen dalam mengakses pendanaan riset. Akibatnya, ketika terjadi pengurangan anggaran dari pemerintah, peluang dosen untuk melakukan penelitian pun ikut terdampak.
“Kalau dana pemerintah berkurang, tentu akan berdampak pada riset dosen. Karena tidak semua dosen memiliki sumber pendanaan alternatif. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Meski demikian, Prof. Sumaryoto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara idealisme akademik dan realitas anggaran. Perguruan tinggi, menurutnya, harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara efektif tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan Tridharma.
Dalam konteks pengabdian masyarakat, ia mendorong agar kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada besarnya anggaran, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Program-program berbasis kebutuhan lokal dinilai lebih relevan dan berkelanjutan dibandingkan kegiatan seremonial yang minim manfaat.
Dengan demikian, di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional, perguruan tinggi diharapkan tetap konsisten menjalankan perannya sebagai agen perubahan. Tridharma Perguruan Tinggi bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga komitmen moral untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Penulis : S Handoko
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
