SUARARAKYAT.info|| Jakarta — Forum Komunikasi Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN) kembali mengguncang ruang publik dengan sorotan keras terhadap mafia Crude Palm Oil (CPO) yang dinilai telah merajalela lintas rezim, dari masa pemerintahan sebelumnya hingga kini. Praktik korupsi berjamaah, manipulasi tata niaga, transfer pricing, hingga perampokan sumber daya alam (SDA) disebut telah menjelma menjadi kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (extraordinary crime).
Ketua DPP GAKORPAN, Dr. Bernard, menegaskan bahwa mafia CPO bukan isu baru, melainkan rahasia umum yang sengaja dibiarkan. “Tahun lalu kami sudah menulis panjang lebar tentang sindikat mafia besar CPO ini. Tata kelola amburadul, cawe-cawe kekuasaan, manipulasi pajak, hingga state capture corruption sudah menjadi bancakan,” ujarnya dalam Forum Dialog Sarjana Pancasila, Kebangsaan, dan Bela Negara.Jumat (6/2/2026)
Menurut Dr. Bernard, praktik transfer pricing yang dilakukan korporasi sawit telah melanggar hukum nasional dan internasional. Ia merujuk definisi IMF dan standar FATF yang menyatakan bahwa penghindaran pajak (tax evasion) merupakan predicate offense pencucian uang. “Dana hasil kejahatan itu dicuci melalui perusahaan cangkang, offshore banking, dan struktur keuangan kompleks. Negara dirampok secara berjamaah,” tegasnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
GAKORPAN secara terbuka menyatakan dukungan 100 persen kepada Kejaksaan Agung dan Pak Purbaya untuk mengusut tuntas mafia CPO hingga ke akar-akarnya. Namun dukungan itu disertai tantangan keras.
“Hello Pak Purbaya, apakah punya nyali besar? Jangan cuma kampanye layanan publik untuk pencitraan. Rakyat sudah muak dengan sandiwara. Bongkar, tangkap, adili tikus-tikus berdasi itu,” kata Dr. Bernard lantang.
Ia menilai hukum di Indonesia masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Aktivis, mahasiswa, pers, dan cendekiawan kerap dikriminalisasi, sementara oligarki dan korporasi besar seolah kebal hukum. “Ini abuse of power. Alat negara mudah dibeli, hukum direkayasa, pilar demokrasi dikebiri,” katanya.
GAKORPAN menyoroti bahwa kejahatan korporasi tidak hanya terjadi di sektor sawit, tetapi juga tambang nikel, batubara, migas, hingga kehutanan. Skema kepemilikan saham yang tidak patriotik, penguasaan asing terselubung, dan lemahnya pengawasan negara disebut telah menggerus kedaulatan ekonomi nasional.
“Indonesia penghasil CPO terbesar dunia, tapi rakyatnya membeli minyak goreng dengan harga melambung. Bahkan sempat langka. Ini logika terbalik akibat keserakahan oligarki,” ujar David Sianipar, SH MH, dari Tim Investigasi GAKORPAN.
Hal senada disampaikan Josep Winetou, SH MH, pakar hukum GAKORPAN, yang menyebut negara tampak tak berdaya menghadapi sindikat besar. “Seolah ada kekuatan tingkat dewa yang tak tersentuh hukum, lintas rezim, tak lekang oleh waktu,” katanya.
Suara Perempuan, Pers, dan Aktivis: Hentikan Kongkalikong
Tokoh perempuan nasional dari PPWI, Bunda Tiur Simamora, menyuarakan kemarahan terbuka. Ia mendesak penghapusan skema inti–plasma yang dinilai menjerat petani. “Pengusaha sawit cukup bangun pabrik CPO, wajib beli TBS dari petani mandiri. Jangan rampok tanah rakyat,” tegasnya.
Sementara Bunda Roslenny Pangaribuan menilai mustahil mafia CPO bergerak tanpa kongkalikong dengan penguasa dan aparat. “Pengusaha dulu yang harus diseret. Buka informasi publik sesuai UU KIP No.14 Tahun 2008. Transparansi, akuntabilitas, presisi di pengadilan,” ujarnya geram.
Kriminalisasi Aktivis dan Luka Kemanusiaan
GAKORPAN juga menyoroti dugaan kriminalisasi aktivis antikorupsi Jeckson Sihombing dari LSM PETIR. Ayahnya, Laeden Sihombing, menilai penangkapan tersebut sarat rekayasa. “Yang mengkritik koruptor malah dipenjara seperti teroris. Ini ironi hukum,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Tragedi kemanusiaan di Kabupaten Ngada, NTT, turut menjadi sorotan. Kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun karena tak mampu membeli buku dan pulpen dinilai sebagai tamparan keras akibat korupsi struktural. “Uang negara dirampok, anak bangsa mati pelan-pelan,” ujar Dr. Bernard.
Kerusakan Ekologi dan Ancaman Masa Depan
Mafia CPO juga dituding sebagai aktor utama penggundulan hutan di Sumatera dan Kalimantan, memicu banjir bandang, longsor, dan kehancuran ekosistem. “Hutan lindung dijarah, habitat flora-fauna musnah. Ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan dan lingkungan,” tegas Tim Investigasi GAKORPAN.
Ultimatum GAKORPAN: Jangan Tebang Pilih
Forum Kebangsaan GAKORPAN menegaskan satu sikap:
usut tuntas, bongkar, tangkap, adili, dan miskinkan koruptor.
“Siapa pun dia pengusaha, politisi, birokrat, aparat penegak hukum, hakim, jaksa jika korup, harus ditindak. Jangan tebang pilih,” tegas Dr. Bernard.
Ia menutup dengan peringatan keras:“Jika negara terus kalah oleh oligarki, maka Indonesia yang kaya SDA akan dijajah di negerinya sendiri. Rakyat berdaulat hanya akan jadi buruh di tanahnya. Ini alarm bahaya bagi NKRI.”
Penulis : Dr. Bernard
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
