SUARARAKYAT.info||SURABAYA — Bagi sebagian besar pengendara motor di Surabaya, melintasi jalanan kota bukan sekadar aktivitas harian, melainkan perjuangan yang penuh kewaspadaan. Minggu (21/12/2025)
Jalan berlubang, permukaan bergelombang, hingga genangan air saat hujan menjadi pemandangan yang seolah tak pernah absen. Kondisi ini bukan hanya menurunkan kenyamanan berkendara, tetapi juga menghadirkan risiko keselamatan yang nyata, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua.
Lubang-lubang kecil yang tertutup air kerap menjebak pengendara. Banyak yang mengaku motor mereka oleng, terjatuh, bahkan nyaris terlibat kecelakaan beruntun. Pada malam hari, bahaya tersebut semakin meningkat karena minimnya visibilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, warga justru dipaksa menghafal titik-titik kerusakan jalan sebagai langkah antisipasi pribadi. Kewaspadaan masyarakat menjadi “solusi alternatif” atas kegagalan negara menyediakan infrastruktur jalan yang layak dan aman.
Padahal, Surabaya dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan anggaran daerah yang tidak kecil.
Namun, persoalan jalan rusak seolah menjadi masalah kronis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Banyak warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan, baik melalui media sosial, laporan resmi, maupun pengaduan langsung. Sayangnya, kondisi di lapangan nyaris tak berubah. Situasi ini memunculkan sikap apatis di kalangan masyarakat, disertai pertanyaan tajam: apakah Pemerintah Kota Surabaya benar-benar tidak mengetahui kondisi ini, atau justru memilih untuk tidak melihatnya?
Pada tahun anggaran terbaru, Pemerintah Kota Surabaya kembali mengalokasikan dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp450 miliar, untuk proyek perbaikan jalan dan pembangunan jalur pedestrian. Secara angka, peningkatan anggaran ini seharusnya mampu membawa perubahan signifikan terhadap kualitas infrastruktur jalan kota. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Keluhan warga masih terus bermunculan, dengan pola masalah yang sama jalan berlubang, tambalan aspal yang cepat rusak, dan genangan air yang tak tertangani.
Kepala Bidang Jembatan dan Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Adi Gunita, mengungkapkan bahwa setiap hari pihaknya menemukan sekitar 80 hingga 100 titik jalan berlubang. Titik-titik tersebut, kata dia, langsung ditangani dengan penambalan menggunakan kurang lebih 100 ton aspal per hari.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbaikan jalan memang dilakukan secara rutin sejak 2023 hingga 2025. Namun, fakta tersebut sekaligus menegaskan satu hal: masalahnya tidak pernah benar-benar selesai.
Perbaikan yang dilakukan selama bertahun-tahun itu masih berkutat pada metode yang sama, yakni tambal-sulam. Jalan yang rusak hari ini memang bisa ditambal besok, tetapi beberapa bulan kemudian kerusakan kembali muncul, bahkan di titik yang sama. Siklus ini terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh terhadap akar persoalan. Akibatnya, perbaikan jalan berubah menjadi rutinitas tahunan yang menyerap anggaran besar tanpa hasil jangka panjang.
Sejumlah pengamat dan keluhan masyarakat menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada pola pikir dan metode kerja yang tidak pernah berubah. Struktur tanah yang tidak stabil, sistem drainase yang buruk, serta penggunaan material yang tidak sesuai dengan beban lalu lintas menjadi penyebab utama kerusakan berulang. Namun, faktor-faktor mendasar ini kerap diabaikan.
Berdasarkan data DSDABM Surabaya tahun 2024, kerusakan jalan paling parah justru terjadi di kawasan industri seperti Benowo dan Margomulyo. Kawasan ini setiap hari dilintasi kendaraan berat dengan muatan besar. Ironisnya, penanganan yang dilakukan di wilayah tersebut masih sebatas penambalan dengan lapisan aspal tipis, yang jelas tidak dirancang untuk menahan beban berat dalam jangka panjang.
Para ahli infrastruktur menilai, perbaikan jalan yang efektif seharusnya berangkat dari rekonstruksi total, bukan sekadar perbaikan permukaan. Penggunaan beton atau rigid pavement perlu diperluas, terutama pada ruas-ruas strategis dengan lalu lintas padat dan kendaraan berat. Meski biaya awalnya lebih mahal, beton memiliki daya tahan hingga dua dekade, sehingga jauh lebih ekonomis dibandingkan tambal-sulam tahunan yang hanya bertahan beberapa bulan.
Selain itu, proyek perbaikan jalan seharusnya berjalan beriringan dengan pembenahan sistem drainase kota. Genangan air setiap kali hujan menjadi musuh utama aspal. Selama persoalan drainase tidak ditangani secara serius, maka setiap rupiah dari anggaran ratusan miliar tersebut berpotensi terbuang sia-sia.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah lemahnya pengawasan dan evaluasi proyek. Hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai standar kualitas perbaikan jalan, target usia pakai jalan setelah diperbaiki, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika jalan kembali rusak dalam waktu singkat. Tanpa parameter yang jelas, sulit mengukur keberhasilan proyek infrastruktur yang dibiayai dari uang publik.Yang paling mengkhawatirkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai terkikis.
Warga setiap hari melewati jalan yang sama, merasakan lubang yang sama, dan melihat tambalan yang sama. Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan yang terus bergema: ke mana sebenarnya uang ratusan miliar rupiah itu mengalir?
Jika anggaran sebesar itu tidak mampu mengubah wajah jalanan Surabaya dalam kurun waktu dua tahun, maka jelas ada persoalan serius dalam penentuan prioritas dan pengawasan proyek. Selama jalan rusak masih dianggap hal yang lumrah dan solusi yang diambil hanya bersifat sementara, maka perbaikan jalan hanyalah ilusi belaka.
Sebagai kota besar, Surabaya seharusnya mampu menghadirkan infrastruktur yang direncanakan secara bijak, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan warganya. Jika pemerintah terus memilih diam atau berpuas diri dengan tambalan cepat, maka lubang-lubang di jalan akan terus menjadi simbol nyata dari kelalaian yang dibiarkan tumbuh di tengah kota.
Di sisi lain, masyarakat Surabaya kini mulai menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk bersuara dan didengar.
Kesadaran ini diharapkan tidak berhenti pada keluhan semata, tetapi berkembang menjadi keberanian kolektif untuk mengawal kebijakan publik, mengawasi proyek infrastruktur, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Surabaya pun dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh, membuka ruang dialog yang lebih luas, dan benar-benar mendengarkan suara rakyat, bukan hanya dalam wacana, tetapi melalui tindakan nyata di lapangan, agar anggaran ratusan miliar rupiah benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh seluruh warga kota.
Penulis : Rahmat U
Editor : Red-01
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
