SUARARAKYAT.info||Jakarta-Gedung Joang 45, Cikini Jakarta Pusat, menjadi saksi terselenggaranya acara “Bedah Kasus Forum Dialog Kebangsaan & Bela Negara” yang digelar oleh DPP GAKORPAN bersama POSBAKUM, LBH Pers Presisi Polri, serta sejumlah jaringan aktivis, praktisi hukum, jurnalis, dan relawan mahasiswa. Forum ini dipimpin langsung oleh Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH., M.Akp., Ketua DPP GAKORPAN, bersama sederet tokoh nasional, praktisi hukum, dan perwakilan LSM.Kamis (25/9/2025)
Acara dibuka dengan doa kerukunan umat yang dipimpin Tarjono, Korwil GWI GAKORPAN Tangerang Kota, sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi intens terkait isu-isu aktual kebangsaan, mulai dari krisis tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), problematika sosial politik, hingga wacana peleburan Kementerian BUMN dengan BPI Danantara.
Polemik Program MBG: Antara Gizi Anak dan Tata Kelola Bobrok
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum menyoroti kontroversi besar seputar pengesahan RAPBN 2026 yang menempatkan program MBG sebagai prioritas unggulan dengan alokasi dana fantastis Rp 335 triliun. Dari jumlah itu, Rp 223 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan.
Dr. Bernard Siagian menilai kebijakan tersebut sangat miris dan terburu-buru, bahkan rawan menjadi ladang korupsi jika tidak dikelola dengan baik. “Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat adalah bukti bahwa program ini dipaksakan tanpa manajemen yang sehat. Anak-anak yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan justru menjadi korban,” tegasnya.
Praktisi hukum Dr. Kristianto Manullang, SH., MH., menambahkan kritik pedas terhadap DPR RI yang dinilai gegabah menyetujui program MBG. “Lucunya ada anggota dewan yang menyebut masyarakat ‘bodoh’ dan ‘tolol’. Padahal justru mereka yang stupid, lupa diri siapa yang memberi mandat. Semua anggaran berasal dari kutipan pajak rakyat,” ujarnya dengan nada keras.
Dr. Moses Waimuri, Ketua Aliansi Papua Bersatu untuk NKRI, menyoroti aspek ketimpangan. Menurutnya, sementara anggaran MBG dikucurkan ratusan triliun, kondisi sekolah di pelosok masih rusak parah, guru honorer belum sejahtera, dan fasilitas pendidikan minim. “Ini ironis. Anak diberi makan gratis, tapi sekolahnya ambruk,” tegasnya.
Darurat MBG: KLB Keracunan Massal
Tragedi keracunan massal akibat MBG yang menimpa ratusan siswa di Bandung Barat menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah bahkan menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Forum menilai kasus ini bukan sekadar insiden lokal, melainkan problem nasional yang harus direspons cepat dengan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur penyedia MBG di seluruh Indonesia.
BGN Dipenuhi Purnawirawan TNI, Dinilai Tak Profesional
Bedah kasus juga menyoroti struktur Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipenuhi para purnawirawan TNI. Posisi penting, mulai dari wakil kepala hingga inspektorat, diduduki oleh mantan perwira tinggi. “Manajemen gizi bukan soal komando militer. Butuh profesionalisme, bukan sekadar pangkat,” ujar Agip Supendi, SH., MH.
Reformasi BUMN dan Danantara
Selain isu MBG, forum juga membahas revisi UU BUMN dan wacana peleburan kementerian tersebut dengan BPI Danantara. Sejumlah tokoh menilai langkah ini rawan cawe-cawe oligarki dan membuka celah penyalahgunaan aset negara.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., M.Pd., Majelis Pertimbangan DPP GAKORPAN, menegaskan perlunya pengawasan ketat. “BUMN jangan dilebur penuh. Kementerian tetap harus menjadi regulator dan pengawas. Jika tidak, Danantara akan menjadi superholding tanpa kontrol,” jelasnya.
Bunda Farida Sebayang, aktivis PPWI dari Sumatera Utara, mengaitkan isu ini dengan kasus mafia tanah eks-HGU PTPN II di Sampali. Ia menuding adanya kolaborasi jahat antara aparat daerah dan oligarki untuk menggusur rakyat miskin.
Pidato Prabowo di PBB dan Reaksi Publik
Dalam forum, para tokoh juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB yang memicu pro-kontra. Meski mendapat pujian internasional karena keberhasilan swasembada beras dan rencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, sebagian warganet di tanah air justru mengkritik pernyataannya terkait solusi dua negara yang dianggap melegitimasi Israel.
Usulan Konkret: Evaluasi MBG dan Bebaskan Aktivis
DPP GAKORPAN dalam rekomendasinya mendesak pemerintah untuk:
1. Menghentikan sementara program MBG guna evaluasi mendalam, melibatkan jurnalis, LSM, mahasiswa, dan tokoh bangsa.
2. Mengganti pengurus BGN dengan profesional yang kompeten, bukan sekadar pensiunan militer.
3. Membebaskan aktivis yang ditahan akibat aksi demonstrasi Agustus lalu, demi menjaga demokrasi dan kepercayaan publik.
Dr. Bernard menutup forum dengan seruan: “ASTA CITA menuju Indonesia Emas 2045 harus dijalankan dengan amanah, bukan dengan manipulasi anggaran dan penghianatan pada rakyat. NKRI harga mati, tapi rakyat jangan terus dikorbankan.”
(Dr.Bernard)
