Suararakyat.info.Jakarta-Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Kementerian Pertanian Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi, gratifikasi, dan pelanggaran etika di lingkungan internalnya. Melalui seruan terbuka kepada masyarakat dan insan pertanian di seluruh tanah air, Kementan mengajak semua pihak untuk berani melapor jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi.
Integritas, menurut Kementan, bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tanpa integritas, program-program pertanian berisiko gagal sasaran, dan masyarakat kecil, khususnya petani, menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kami tidak akan menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Integritas adalah jantung dari reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya pelanggaran hukum atau etika yang mencoreng dunia pertanian kita,” demikian pernyataan resmi dari Kementan, Kamis (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam mendukung upaya ini, Kementan telah menyediakan kanal resmi pengaduan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Melalui kanal ini, warga dapat menyampaikan laporan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab. Kementan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta akan menindaklanjuti setiap pengaduan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan.
Ajakan ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang juga menjadi arahan langsung dari Presiden RI untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel di seluruh kementerian dan lembaga negara. Dengan memperkuat sistem pengawasan internal serta mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan eksternal, Kementan berharap dapat menciptakan ekosistem pertanian yang sehat dan bebas dari praktik culas.
Tidak hanya itu, Kementan juga terus mendorong pembinaan etika bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja, serta menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan unit kerja dalam membangun budaya integritas.
“Menjaga kepercayaan publik bukan hanya tugas pimpinan atau lembaga, tapi tanggung jawab kita bersama. Sekecil apa pun penyimpangan, jika dibiarkan, akan melemahkan fondasi pembangunan nasional. Karena itu, mari kita bangun pertanian yang kuat dengan komitmen anti korupsi yang nyata,” tegas pernyataan tersebut.
Sebagai institusi strategis yang mengurusi hajat hidup petani dan ketahanan pangan nasional, Kementan menyadari bahwa keberhasilan pembangunan pertanian sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Maka, upaya menjaga integritas bukan sekadar simbol, melainkan kerja nyata yang harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh.
Dengan ajakan ini, Kementerian Pertanian berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga turut aktif sebagai pengawas partisipatif dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(Hs)
