Suararakyat.info.Jakarta-Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, Perum Bulog menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan program penyerapan hasil panen jagung dengan target ambisius sebesar 1 juta ton. Kolaborasi strategis ini ditandai dengan pertemuan antara Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., dan Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.Selasa (2/6/2025)
Pertemuan berlangsung di Ruang Pertemuan Dirut Bulog, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025. Dalam suasana penuh keseriusan dan optimisme, kedua institusi negara ini menyepakati skema sinergis untuk memastikan hasil panen petani jagung dapat terserap maksimal oleh negara, dengan harga yang menguntungkan bagi petani namun tetap stabil di pasar.
Melalui 26 Kantor Wilayah dan 133 Kantor Cabang Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia, sistem penyerapan jagung akan dioperasikan dengan kapasitas gudang yang mampu menampung antara 120 hingga 300 ton per unit. Fasilitas pengering yang dimiliki Bulog akan dimanfaatkan untuk memastikan jagung yang diserap tetap berkualitas, memenuhi standar nasional maupun pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harga beli yang ditetapkan untuk penyerapan ini akan mengacu pada ketentuan Badan Pangan Nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa petani tidak mengalami kerugian, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar agar tidak terjadi fluktuasi tajam yang merugikan baik produsen maupun konsumen.
Demi memperkuat pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Dana ini akan menjadi tulang punggung operasional Bulog dalam menjalankan fungsi penyerapan sekaligus distribusi jagung.
Sementara itu, Polri mengambil peran aktif dalam memastikan kelancaran implementasi di lapangan. Melalui jaringan Kapolres di seluruh Indonesia, Polri akan berkoordinasi langsung dengan unit-unit Bulog di daerah untuk mengawasi proses penyerapan, distribusi, serta mencegah potensi terjadinya penimbunan atau spekulasi harga oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kami akan memastikan seluruh jajaran kami di daerah terlibat aktif dalam mendampingi petani dan mengawal distribusi agar berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa Polri juga akan ikut dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para petani terkait mekanisme penyerapan ini. Pendampingan intensif akan dilakukan bersama dengan dinas-dinas pertanian di daerah sebagai bentuk kehadiran negara di tengah rakyat.
Direktur Utama Bulog, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, menegaskan bahwa lembaganya telah mempersiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjamin kesuksesan program ini.
“Bulog siap menyerap 1 juta ton jagung. Ini bukan hanya angka, tapi bentuk konkret keberpihakan pada petani kita. Dengan infrastruktur yang telah kami miliki, kami optimistis dapat menjaga keseimbangan harga sekaligus memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil jerih payah mereka,” jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Bulog bersama Polri akan turun langsung ke daerah untuk melakukan pengecekan kesiapan gudang, fasilitas pengering, serta menjalin komunikasi langsung dengan petani dan kelompok tani.
Program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung sekaligus memperbaiki rantai distribusi pangan nasional. Dalam kondisi global yang rentan terhadap krisis pangan, langkah preventif seperti ini menjadi semakin penting.
Namun lebih dari itu, sinergi antara Bulog dan Polri juga menunjukkan bentuk nyata dari kolaborasi antar-lembaga negara demi kepentingan rakyat, khususnya petani yang selama ini masih sering berada dalam posisi lemah dalam rantai pasok pertanian.
Dengan komitmen kuat, dukungan anggaran, dan struktur operasional yang siap, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam pengelolaan pangan nasional bukan hanya soal angka dan cadangan, tetapi tentang keadilan ekonomi bagi petani Indonesia.
(Han)
