Suararakyat.info.Jakarta– Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait insiden keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Sidang Paripurna Kabinet yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, Prabowo menegaskan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kegagalan program secara keseluruhan.
Menurut Prabowo, dari total 3,4 juta siswa yang menjadi penerima manfaat MBG, hanya sekitar 200 siswa yang dilaporkan mengalami gejala keracunan atau gangguan pencernaan ringan. Angka tersebut, kata dia, setara dengan 0,005 persen dari total penerima. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen.
“Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak berjumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha manusia di bidang pekerjaan apapun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya sorotan publik terhadap keamanan makanan dalam program MBG. Program yang menjadi salah satu prioritas kebijakan sosial Prabowo tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil dan kelompok kurang mampu.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap akan mengevaluasi dan memperbaiki rantai distribusi serta pengawasan kualitas makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun ia mengimbau masyarakat untuk melihat capaian program secara menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada insiden minor.
“Ini bukan berarti kita mengabaikan yang 0,005 persen itu, tentu akan kita perbaiki. Tapi jangan juga dibalik jadi seolah-olah seluruh program ini gagal. Jangan biarkan segelintir masalah menutupi manfaat besar yang dirasakan jutaan anak Indonesia,” tambahnya.
Program MBG sendiri direncanakan akan diperluas hingga menjangkau 80 juta anak secara bertahap. Pemerintah mengklaim bahwa selain memperbaiki gizi, program ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah serta membantu perekonomian lokal lewat penyediaan bahan pangan dari petani dan UMKM.
Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan juga dilaporkan telah menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah yang mengalami kasus keracunan. Hasil awal investigasi menunjukkan bahwa mayoritas kasus disebabkan oleh kesalahan teknis dalam penyimpanan atau distribusi makanan, bukan karena standar bahan baku yang digunakan.
Pemerintah memastikan bahwa sanksi akan diberikan kepada pihak yang lalai, serta akan memperkuat pelatihan dan prosedur pengawasan terhadap penyedia makanan di lapangan.
(*)
