Yogyakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat kapasitas para pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penyuluhan hukum dan penguatan strategi komunikasi publik. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Yogyakarta selama tiga hari (28-30 Maret 2026), ini difokuskan untuk meningkatkan kesiapan pelaksana dalam menghadapi potensi risiko hukum sekaligus dinamika isu publik di lapangan.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pelaksana program di daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan sesuai ketentuan sekaligus tetap mendapat kepercayaan masyarakat.
“Pelaksana di lapangan adalah garda terdepan. Mereka perlu dibekali pemahaman hukum yang kuat agar mampu mengantisipasi potensi persoalan sejak awal, sekaligus memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor aturan,” ujar Hida di Yogyakarta, Sabtu (28/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hida, risiko dalam pelaksanaan program pemerintah tidak dapat dihindari, baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui penguatan layanan bantuan hukum menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan program.
Selain aspek hukum, BGN juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi para pelaksana MBG di daerah. Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional, pengelolaan informasi yang tepat dinilai menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program.
“Komunikasi publik bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dari keberhasilan program. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik berpotensi menimbulkan mispersepsi hingga berkembang menjadi persoalan yang lebih luas,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, para pelaksana MBG di Yogyakarta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, menyusun langkah mitigasi yang tepat, serta membangun strategi komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan isu di masyarakat.
Penyuluhan ini menghadirkan beberapa narasumber dari unsur praktisi hukum dan komunikasi publik dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN, Rahman. Kegiatan turut diikuti oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sleman, Kepala Regional, Koordinator Wilayah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
(Red)
